Karorena Polda Kalbar Hadiri Forum RKPD 2027, Pemprov Bahas Digitalisasi Pelayanan Publik

- Admin

Jumat, 20 Februari 2026 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polda Kalbar Ikuti Forum RKPD 2027 di Kantor Gubernur, Bahas Digitalisasi dan Ketahanan Pangan Daerah

Polda Kalbar Ikuti Forum RKPD 2027 di Kantor Gubernur, Bahas Digitalisasi dan Ketahanan Pangan Daerah

Akarkata.com, Pontianak — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menunjukkan dukungannya terhadap proses perencanaan pembangunan daerah dengan menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (20/2/2026).

Kapolda Kalbar diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Kalbar Kombes Pol Yulia Agustin Selfa Triana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kehadiran unsur kepolisian menjadi bagian dari penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan pembangunan.

Forum Perencanaan Pembangunan Daerah

Forum konsultasi publik RKPD merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Melalui forum ini, pemerintah provinsi mengundang berbagai pemangku kepentingan guna memberikan masukan terhadap program prioritas pembangunan tahun mendatang.

Acara tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi, anggota DPRD, Kepala Bappeda Provinsi, perwakilan Bappeda kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan BUMN dan BUMD.

Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan memastikan kebijakan pembangunan tidak disusun secara sepihak, tetapi mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat.

Fokus RKPD 2027: Digitalisasi Pemerintahan

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menekankan bahwa penyusunan RKPD harus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Salah satu prioritas utama adalah transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Digitalisasi birokrasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi, proses administrasi diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Selain itu, penerapan teknologi informasi juga berfungsi meminimalkan praktik penyimpangan anggaran karena sistem pengawasan dapat dilakukan secara lebih terbuka dan terintegrasi.

Pemerintah daerah menargetkan layanan publik ke depan dapat diakses masyarakat secara daring, sehingga mengurangi antrean pelayanan manual.

Baca Juga:  Polres Landak Distribusikan 2.800 Liter Air Bersih untuk Warga Desa Ambarang

Ketahanan Pangan Jadi Agenda Strategis

Selain digitalisasi, pemerintah provinsi juga menempatkan ketahanan pangan sebagai fokus pembangunan tahun 2027.

Hal ini dinilai penting mengingat sektor pangan berhubungan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi pertanian, penguatan distribusi logistik, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah berupaya memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi daerah yang sering dipengaruhi fluktuasi harga bahan pokok.

Peran Aparat Penegak Hukum

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan program pembangunan.

Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran.

Dalam hal ini, kepolisian memiliki peran strategis dalam pengawalan program pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran negara dan pencegahan penyimpangan.

Kehadiran perwakilan Polda Kalbar pada forum tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk terlibat sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap penindakan.

Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Karorena Polda Kalbar menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendukung kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Keamanan wilayah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan.

Tanpa kondisi yang kondusif, program pemerintah sulit berjalan optimal.

Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

Selain pengamanan kegiatan pembangunan, kepolisian juga berperan dalam edukasi hukum serta pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan preventif.

Harapan terhadap RKPD 2027

Forum konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang realistis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Setiap program yang dirancang harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.

Melalui keterlibatan berbagai pihak, dokumen RKPD 2027 akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah provinsi dalam menentukan arah pembangunan.

Baca Juga:  Pantau Langsung Casis Polri 2026, Kapolres Melawi Dorong Generasi Muda Raih Cita-Cita

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Dengan perencanaan matang dan pengawasan yang baik, program pembangunan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga transparan serta akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Berita Terkait

Polda Kalbar Tanamkan Disiplin dan Integritas kepada Pelajar SMAN 1 Pontianak melalui Program Polidik
Banjir Rendam Pasar Subah Sambas, Polsek Subah Turun Langsung Pantau Kondisi dan Keselamatan Warga
Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo Pimpin Apel Operasi Zebra Kapuas 2026 di Polres Sambas
Sabu 1,60 Gram Disembunyikan dalam Kepala Charger, Polsek Marau Amankan Pria Diduga Pengedar Sabu di Ketapang
Polres Ketapang Gelar Program Polidik di SMPN 4, AKBP Putra Pratama Motivasi Pelajar Raih Masa Depan Cerah
Polres Ketapang Gelar Apel Operasi Zebra Kapuas 2026, AKBP Putra Pratama Tekankan Keselamatan Berlalu Lintas
Polres Landak Kerahkan 25 Personel dalam Operasi Zebra Kapuas 2026, Wakapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan
Operasi Zebra Kapuas 2026, Polda Kalbar dan Dishub Periksa Kelayakan Bus di Terminal ALBN Ambawang
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:45 WIB

Polda Kalbar Tanamkan Disiplin dan Integritas kepada Pelajar SMAN 1 Pontianak melalui Program Polidik

Senin, 16 November 2026 - 17:37 WIB

Banjir Rendam Pasar Subah Sambas, Polsek Subah Turun Langsung Pantau Kondisi dan Keselamatan Warga

Senin, 16 November 2026 - 17:32 WIB

Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo Pimpin Apel Operasi Zebra Kapuas 2026 di Polres Sambas

Senin, 16 November 2026 - 17:24 WIB

Sabu 1,60 Gram Disembunyikan dalam Kepala Charger, Polsek Marau Amankan Pria Diduga Pengedar Sabu di Ketapang

Senin, 16 November 2026 - 17:17 WIB

Polres Ketapang Gelar Program Polidik di SMPN 4, AKBP Putra Pratama Motivasi Pelajar Raih Masa Depan Cerah

Senin, 16 November 2026 - 12:40 WIB

Polres Landak Kerahkan 25 Personel dalam Operasi Zebra Kapuas 2026, Wakapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan

Senin, 16 November 2026 - 12:33 WIB

Operasi Zebra Kapuas 2026, Polda Kalbar dan Dishub Periksa Kelayakan Bus di Terminal ALBN Ambawang

Senin, 16 November 2026 - 11:54 WIB

Meski Diguyur Hujan, Polres Melawi Kerahkan 53 Personel untuk Strong Point dan Pengamanan Lalu Lintas

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x