Akarkata.com, Ketapang, Kalbar – Polres Ketapang kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan memenangkan dua gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka dalam perkara dugaan aksi teror, penganiayaan, pengrusakan, pengancaman, serta pembakaran pondok yang terjadi di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang.
Putusan tersebut dibacakan oleh Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 dan 9 Juni 2026, Dua gugatan praperadilan tersebut diajukan oleh tersangka berinisial S dan YP melalui kuasa hukum masing-masing.
Dalam perkara tersebut, pihak termohon adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Kalimantan Barat Cq. Kapolres Ketapang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Permohonan praperadilan yang diajukan para tersangka berisi gugatan terhadap sejumlah tindakan penyidik, mulai dari penetapan tersangka, proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti yang dilakukan dalam rangka pengungkapan kasus dugaan aksi teror dan pembakaran pondok di wilayah Air Upas.
Persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tahapan sidang dimulai dari pembacaan permohonan pada 2 Juni 2026, dilanjutkan dengan jawaban dari pihak termohon, penyampaian replik dan duplik, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi serta ahli dari kedua belah pihak, hingga penyampaian kesimpulan sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir.
Dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN.Ktp yang diajukan oleh tersangka YP, hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon.
Sementara itu, pada perkara Nomor 6/Pid.Pra/2026/PN.Ktp yang diajukan oleh tersangka S, majelis hakim juga menjatuhkan putusan dengan amar yang sama, yakni menolak seluruh permohonan praperadilan.
Putusan tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan penyidik Polres Ketapang dalam penanganan perkara telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti dinilai telah dilaksanakan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum termohon yang terdiri dari personel Bidkum Polda Kalbar dan Polres Ketapang mampu membuktikan bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan secara profesional serta didukung alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kasi Humas Polres Ketapang, IPTU M. Simatupang, menyampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut menjadi bukti bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Putusan ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian upaya paksa yang dilakukan Penyidik, mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan, telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan didasarkan pada alat bukti yang sah serta proses hukum terus berjalan terhadap pelaku, kami menghormati seluruh proses peradilan yang telah berjalan dan menjadikan putusan ini sebagai penguatan bahwa setiap tindakan penyidikan dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel,” ujar IPTU M. Simatupang, Rabu (10/06/2026).
Lebih lanjut, IPTU M. Simatupang menegaskan bahwa putusan tersebut memperkuat keyakinan bahwa tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan yang dilakukan Polres Ketapang.
Dengan ditolaknya kedua permohonan praperadilan tersebut, proses hukum terhadap perkara pokok dugaan aksi teror dan pembakaran di Kecamatan Air Upas akan terus berlanjut hingga memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
Polres Ketapang juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat diharapkan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang menjalankan tugas sesuai koridor hukum.
Keberhasilan memenangkan dua gugatan praperadilan ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Ketapang dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, humanis, dan berkeadilan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga Kabupaten Ketapang.







