Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kalbar, Kombes Pol. Raswin Bachtiar Sirait, S.H., S.I.K., M.Si., saat menjadi narasumber mewakili Kapolda Kalbar dalam talkshow yang diselenggarakan Ruai TV dengan mengangkat tema “Penanganan Hukum: Masyarakat Adat, Kawan atau Lawan?”.
Kegiatan yang berlangsung di Pontianak ini menjadi wadah dialog terbuka antara aparat penegak hukum, tokoh masyarakat adat, akademisi, hingga berbagai unsur masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diskusi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya sinergi dalam penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kalimantan Barat.
Masyarakat Adat Merupakan Mitra Kepolisian

Dalam paparannya, Kombes Pol. Raswin Bachtiar Sirait menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah pihak yang berseberangan dengan aparat penegak hukum, melainkan mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurutnya, setiap penanganan perkara yang melibatkan masyarakat adat dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan hukum yang berlaku.
Namun demikian, pendekatan humanis tetap menjadi prioritas dengan menghormati adat istiadat serta nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup di tengah masyarakat.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan hukum akan lebih efektif apabila dibangun melalui komunikasi yang baik antara kepolisian dan para tokoh adat.
Karena itu, Ditreskrimum Polda Kalbar terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga adat di berbagai daerah agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa mengabaikan ketentuan hukum nasional.
Dialog Menjadi Sarana Membangun Kepercayaan Publik
Melalui forum diskusi tersebut, berbagai pandangan dari akademisi, tokoh adat, dan aparat penegak hukum dipertemukan dalam suasana dialog yang konstruktif.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang profesional sekaligus menghormati keberagaman budaya di Kalimantan Barat.
Kehadiran Polda Kalbar dalam forum publik seperti ini juga menunjukkan komitmen Polri untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan maupun langkah penegakan hukum dapat dipahami secara objektif.
Polda Kalbar Kedepankan Pendekatan Humanis
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa partisipasi Polda Kalbar dalam talkshow tersebut merupakan wujud keterbukaan Polri dalam membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat.
Menurutnya, dialog menjadi media yang efektif untuk memberikan pemahaman bahwa Polri selalu mengedepankan pendekatan humanis, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Melalui dialog seperti ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polri selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap penegakan hukum. Masyarakat adat adalah mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Barat,” ujar Bambang.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga hubungan antara Polri dengan masyarakat adat semakin erat.
Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang mengedepankan musyawarah, tanpa mengurangi kepastian hukum yang berlaku.
Di akhir keterangannya, Kombes Pol. Bambang Suharyono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta bersama-sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kalimantan Barat.







