Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pemolisian berbasis ilmiah atau science-based policing.
Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Polda Kalbar dalam Rapat Tindak Lanjut Pusat Studi Kepolisian yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Polri (Lemdiklat Polri) secara daring, Rabu (15/7).
Rapat strategis tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pengembangan Pusat Studi Kepolisian di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran pusat studi diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara Polri dan kalangan akademisi sehingga berbagai kebijakan serta pelaksanaan tugas kepolisian dapat dikembangkan berdasarkan hasil penelitian, kajian akademik, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Lemdiklat Polri Dorong Pengembangan Pusat Studi Kepolisian
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat Polri) Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. dan diikuti perwakilan jajaran Polda dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Kalbar turut berpartisipasi secara virtual dengan diwakili oleh AKM I Itwasda Polda Kalbar, Kombes Pol. Abdur Rosid, S.Ag., M.H.
Pertemuan ini secara khusus membahas perkembangan sekaligus langkah tindak lanjut pembentukan Pusat Studi Kepolisian secara nasional.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong penerapan science-based policing, sehingga pengambilan keputusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kepolisian dapat semakin berbasis pada penelitian serta analisis ilmiah.
Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, Polri juga dapat memperoleh perspektif akademik yang independen dan konstruktif untuk mengevaluasi berbagai aspek organisasi, kultur, hingga pelaksanaan tugas kepolisian di tengah masyarakat.
Polri Targetkan 77 Pusat Studi Kepolisian di 34 Polda
Berdasarkan data evaluasi yang dibahas dalam rapat, Polri menargetkan pembentukan sebanyak 77 Pusat Studi Kepolisian di wilayah 34 Polda melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan 77 universitas.
Dari target tersebut, sebanyak 42 universitas telah menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Sementara itu, 37 Pusat Studi Kepolisian telah resmi diluncurkan atau launching, dan sebanyak 21 pusat studi telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas riset mengenai kultur Polri.
Capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam membangun hubungan strategis antara institusi kepolisian dan dunia akademik.
Namun, akselerasi tetap diperlukan agar seluruh tahapan kerja sama dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas institusi Polri.
Science-Based Policing Jadi Fondasi Kebijakan yang Objektif
Dalam arahannya, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. menekankan pentingnya percepatan implementasi program Pusat Studi Kepolisian di tingkat wilayah hukum Polda.
Menurutnya, keberadaan Pusat Studi Kepolisian merupakan bentuk komitmen Polri untuk membangun kebijakan yang semakin objektif, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui pendekatan akademik dan ilmiah.
“Pusat Studi Kepolisian ini didirikan sebagai komitmen nyata Polri untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang objektif, kredibel, dan bermanfaat luas bagi masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kami berharap kepada seluruh jajaran Polri di tingkat daerah untuk mengoptimalkan tahapan PKS serta pelaksanaan FGD riset,” kata Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
Kolaborasi antara kepolisian dan perguruan tinggi melalui penelitian, pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu menghadirkan berbagai rekomendasi yang relevan dengan perkembangan sosial dan tantangan keamanan yang terus berubah.
Polda Kalbar Siap Tindak Lanjuti Akselerasi Program
Menindaklanjuti arahan tersebut, AKM I Itwasda Polda Kalbar, Kombes Pol. Abdur Rosid, S.Ag., M.H., menyatakan kesiapan Polda Kalbar untuk terus mendukung langkah strategis yang diarahkan oleh tingkat pusat.
Polda Kalbar berkomitmen memastikan implementasi program Pusat Studi Kepolisian dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di Kalimantan Barat.
“Polda Kalbar mendukung penuh komitmen dan langkah akselerasi yang diarahkan oleh Pusat Studi Kepolisian Polri. Universitas Tanjungpura Pontianak merupakan perguruan tinggi di wilayah Polda Kalbar yang memiliki Pusat Studi Kepolisian yang telah diresmikan oleh Polri dan telah melakukan FGD pada April 2026 lalu,” ujar Kombes Pol. Abdur Rosid, S.Ag., M.H.
Ia menjelaskan, keberadaan Pusat Studi Kepolisian yang bermitra dengan perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam melakukan kajian dan evaluasi terhadap kultur maupun operasional kepolisian di lapangan.
Hasil kajian akademik tersebut selanjutnya dapat menjadi masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas di wilayah Kalimantan Barat.
Sinergi Polri dan Akademisi Dukung Penegakan Hukum Presisi
Secara terpisah, Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menilai kolaborasi antara Polri dan institusi pendidikan tinggi melalui Pusat Studi Kepolisian memiliki nilai strategis bagi pengembangan organisasi kepolisian.
Sinergi tersebut tidak hanya membuka ruang bagi penelitian dan evaluasi berbasis akademik, tetapi juga diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih konstruktif antara kepolisian, akademisi, dan masyarakat.
“Keikutsertaan Polda Kalbar dalam menyukseskan kerja sama dengan universitas-universitas mitra dalam wadah Pusat Studi Kepolisian ini diharapkan akan mampu mengedukasi masyarakat sekaligus menjadi dasar ilmiah bagi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan presisi,” pungkas Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.
Melalui penguatan science-based policing dan optimalisasi Pusat Studi Kepolisian, kolaborasi antara Polda Kalbar, Lemdiklat Polri, dan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan kajian yang aplikatif serta rekomendasi kebijakan berbasis data.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme Polri, memperkuat kualitas pelayanan kamtibmas, serta mewujudkan sistem penegakan hukum yang semakin transparan, objektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
