Akarkata.com, Kalbar – Penanganan pertambangan tanpa izin tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Di sejumlah lingkungan, keterbatasan pilihan pekerjaan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong warga bertahan dalam kegiatan berisiko.
Kondisi tersebut tidak menghapus kewajiban mematuhi hukum, tetapi perlu dipertimbangkan ketika pemerintah menyusun upaya pencegahan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Kalimantan Barat, kebijakan penertiban perlu diikuti dengan perencanaan alternatif penghidupan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Jika kegiatan yang melanggar ketentuan dihentikan tanpa memperhatikan sumber pendapatan keluarga, tekanan ekonomi dapat tetap berlangsung.
Karena itu, program pemberdayaan perlu dirancang agar warga memiliki kesempatan mengembangkan usaha yang sah dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Pelatihan keterampilan merupakan salah satu pilihan, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur berdasarkan jumlah peserta.
Pemerintah dan pelaksana program perlu memastikan keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Akses terhadap pembeli, kebutuhan modal, biaya operasional, serta pendampingan usaha harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar peserta tidak berhenti setelah pelatihan selesai.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan jenis kegiatan ekonomi yang memungkinkan dikembangkan.
Pengalaman warga dapat membantu mengidentifikasi potensi lokal, keterampilan yang sudah dimiliki, dan kendala yang selama ini dihadapi.
Program yang disusun tanpa memahami keadaan lapangan berisiko tidak sesuai dengan kemampuan peserta atau menghasilkan produk yang sulit dipasarkan.
Dukungan ekonomi juga harus diberikan berdasarkan kriteria yang jelas.
Keterbukaan mengenai sasaran, persyaratan, dan bentuk bantuan penting untuk menjaga keadilan serta mencegah kecemburuan sosial.
Program tidak boleh dipahami sebagai imbalan atas pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap mata pencaharian yang legal bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
Pada saat bersamaan, penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan.
Kepolisian dan instansi terkait perlu menindaklanjuti dugaan pertambangan tanpa izin berdasarkan bukti, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak yang menangani pemberdayaan masyarakat.
Pemisahan tugas yang jelas membantu memastikan penegakan hukum tidak kehilangan arah dan program ekonomi tidak berhenti sebagai kegiatan administratif.
Aspek keselamatan dan lingkungan juga harus masuk dalam perencanaan.
Lokasi bekas kegiatan pertambangan perlu dinilai oleh pihak yang kompeten untuk menentukan tindakan yang diperlukan.
Masyarakat harus memperoleh informasi mengenai risiko yang masih ada dan tidak menganggap suatu lokasi aman hanya karena aktivitas pertambangan telah berhenti.
Keberhasilan program penghidupan perlu dievaluasi secara berkala.
Pemerintah dapat menilai apakah peserta memperoleh pendapatan, apakah usaha bertahan setelah pendampingan, dan apakah akses pasar berjalan sesuai rencana.
Jika hasilnya belum memadai, penyebabnya perlu diperiksa dan rancangan program diperbaiki berdasarkan kebutuhan nyata.
Pencegahan pertambangan tanpa izin akan lebih berkelanjutan ketika penegakan hukum disertai kesempatan ekonomi yang realistis.
Kalimantan Barat membutuhkan kebijakan yang tegas terhadap pelanggaran sekaligus mampu membuka pilihan pekerjaan yang aman dan legal.
Melalui perencanaan partisipatif, pendampingan yang berkelanjutan, dan evaluasi terbuka, masyarakat dapat memperoleh alternatif penghidupan tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap hukum dan lingkungan.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri
