Sengketa Lahan Harus Diselesaikan Berdasarkan Bukti dan Kewenangan Hukum

- Admin

Senin, 26 Oktober 2026 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akarkata.com, Kalbar – Sengketa lahan merupakan persoalan yang dapat memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan hubungan antarwarga.

Tanah tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga sumber penghasilan, warisan keluarga, serta kepentingan masyarakat.

Ketika perselisihan muncul, setiap pihak biasanya memiliki alasan untuk mempertahankan klaimnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena itu, penyelesaian sengketa lahan perlu dilakukan secara cermat dengan mengutamakan bukti, pemeriksaan fakta, dan penghormatan terhadap prosedur yang berlaku.

Keyakinan seseorang terhadap kepemilikan tanah tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang berhak.

Dokumen pertanahan, riwayat penguasaan, keterangan mengenai batas, serta kondisi di lapangan perlu diperiksa sesuai mekanisme dan kewenangan lembaga terkait.

Langkah ini penting untuk mencegah keputusan yang hanya didasarkan pada cerita sepihak, tekanan kelompok, atau kedudukan sosial seseorang.

Di Kalimantan Barat, informasi lokal dapat membantu memperjelas persoalan.

Pengetahuan warga mengenai nama tempat, batas yang dikenal masyarakat, dan perubahan penguasaan lahan dapat menjadi bahan penelusuran.

Namun, setiap keterangan tetap perlu diverifikasi. Semua pihak harus memperoleh kesempatan yang layak untuk menyampaikan informasi tanpa diskriminasi.

Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton (2011), melalui pendekatan negosiasi berprinsip, menekankan pentingnya memisahkan hubungan antarmanusia dari persoalan yang sedang diperdebatkan serta menggunakan ukuran objektif dalam mencari penyelesaian.

Pendekatan ini dapat membantu mengelola komunikasi, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan formal untuk menentukan hak atas tanah.

Masyarakat yang menghadapi sengketa sebaiknya menyusun kronologi kejadian dan mengumpulkan dokumen yang relevan.

Surat, catatan transaksi, foto kondisi lahan, serta informasi mengenai batas dapat membantu menjelaskan pokok persoalan.

Bahan tersebut perlu disampaikan melalui jalur yang sesuai, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi sensitif.

Baca Juga:  Kapolres Ketapang Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat Tionghoa Lewat Ngopi Bareng

Penting pula membedakan sengketa hak atas tanah dari keberatan terhadap suatu kegiatan maupun dugaan tindak pidana.

Ketiganya dapat memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda.

Kepolisian memiliki peran dalam menjaga keamanan dan menangani dugaan tindak pidana sesuai kewenangannya, sedangkan penentuan hak atas tanah harus mengikuti proses yang menjadi kewenangan lembaga terkait.

Kehadiran petugas di lokasi tidak otomatis berarti salah satu pihak telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah.

Penjelasan mengenai batas kewenangan perlu diberikan agar masyarakat memahami tujuan setiap tindakan dan tidak membangun harapan yang keliru.

Selama sengketa berlangsung, semua pihak harus menghindari ancaman, perusakan tanaman, pemindahan batas secara sepihak, maupun tindakan yang dapat membahayakan orang lain.

Ketegasan menjaga keamanan harus berlaku secara adil tanpa memandang kekuatan ekonomi atau jumlah pendukung.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa lahan yang dapat dipercaya membutuhkan bukti yang dapat diperiksa, proses yang transparan sesuai ketentuan, dan kesempatan yang setara bagi pihak-pihak terkait.

Dengan menempuh jalur yang tepat, masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya tanpa memperbesar konflik dan tetap menjaga ketertiban bersama.

Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri

Berita Terkait

Polda Kalbar Tanamkan Disiplin dan Integritas kepada Pelajar SMAN 1 Pontianak melalui Program Polidik
Banjir Rendam Pasar Subah Sambas, Polsek Subah Turun Langsung Pantau Kondisi dan Keselamatan Warga
Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo Pimpin Apel Operasi Zebra Kapuas 2026 di Polres Sambas
Sabu 1,60 Gram Disembunyikan dalam Kepala Charger, Polsek Marau Amankan Pria Diduga Pengedar Sabu di Ketapang
Polres Ketapang Gelar Program Polidik di SMPN 4, AKBP Putra Pratama Motivasi Pelajar Raih Masa Depan Cerah
Polres Ketapang Gelar Apel Operasi Zebra Kapuas 2026, AKBP Putra Pratama Tekankan Keselamatan Berlalu Lintas
Polres Landak Kerahkan 25 Personel dalam Operasi Zebra Kapuas 2026, Wakapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan
Operasi Zebra Kapuas 2026, Polda Kalbar dan Dishub Periksa Kelayakan Bus di Terminal ALBN Ambawang
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:45 WIB

Polda Kalbar Tanamkan Disiplin dan Integritas kepada Pelajar SMAN 1 Pontianak melalui Program Polidik

Senin, 16 November 2026 - 17:37 WIB

Banjir Rendam Pasar Subah Sambas, Polsek Subah Turun Langsung Pantau Kondisi dan Keselamatan Warga

Senin, 16 November 2026 - 17:32 WIB

Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo Pimpin Apel Operasi Zebra Kapuas 2026 di Polres Sambas

Senin, 16 November 2026 - 17:24 WIB

Sabu 1,60 Gram Disembunyikan dalam Kepala Charger, Polsek Marau Amankan Pria Diduga Pengedar Sabu di Ketapang

Senin, 16 November 2026 - 17:17 WIB

Polres Ketapang Gelar Program Polidik di SMPN 4, AKBP Putra Pratama Motivasi Pelajar Raih Masa Depan Cerah

Senin, 16 November 2026 - 12:40 WIB

Polres Landak Kerahkan 25 Personel dalam Operasi Zebra Kapuas 2026, Wakapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan

Senin, 16 November 2026 - 12:33 WIB

Operasi Zebra Kapuas 2026, Polda Kalbar dan Dishub Periksa Kelayakan Bus di Terminal ALBN Ambawang

Senin, 16 November 2026 - 11:54 WIB

Meski Diguyur Hujan, Polres Melawi Kerahkan 53 Personel untuk Strong Point dan Pengamanan Lalu Lintas

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x