Akarkata.com, Pontianak, Kalimantan Barat – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalimantan Barat mengungkap dua perkara dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran dan perdagangan orang.
Dua kasus tersebut meliputi dugaan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural ke Malaysia serta dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus membawa perempuan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing.
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan pada Senin, 9 November 2026, dipimpin langsung Dirres PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani, S.I.K., M.Si., bersama Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut turut melibatkan perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Imigrasi sebagai bagian dari koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus serta upaya perlindungan masyarakat.
Dugaan Pemberangkatan CPMI Ilegal ke Malaysia

Dalam perkara pertama, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar menangani dugaan pemberangkatan CPMI secara nonprosedural yang terjadi di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12.
Tersangka berinisial HB diduga membantu proses pemberangkatan korban untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia melalui jalur tidak resmi.
Proses tersebut diduga tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia.
Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi empat lembar fotokopi paspor, satu kunci mobil, serta satu unit kendaraan minibus.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka HB dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dugaan TPPO Berkedok Perkawinan ke Tiongkok

Sementara itu, perkara kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang menggunakan modus membawa perempuan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan warga negara asing asal negara tersebut.
Dalam kasus ini, dua orang berinisial L dan LKS diduga memiliki keterlibatan dalam proses membawa korban ke luar negeri.
Sebelum keberangkatan, korban disebut telah menjalani pertunangan yang ditandai dengan pemberian cincin dan gelang emas serta uang mahar senilai Rp30 juta.
Perkara tersebut diketahui berada di rumah korban dan kawasan Jalan Arteri Supadio KM 17, Kabupaten Kubu Raya.
Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan proses keberangkatan korban.
Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai sebesar 4.107 Yuan, lima lembar fotokopi paspor, delapan lembar fotokopi visa Tiongkok, satu cincin emas, satu gelang emas, serta tiket elektronik penerbangan rute Pontianak–Jakarta dan Jakarta–Xiamen.
Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari penanganan perkara oleh penyidik.
Polda Kalbar Imbau Masyarakat Waspada

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pengungkapan kedua perkara tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran ilegal maupun dugaan perdagangan orang.
Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri maupun perkawinan lintas negara yang tidak melalui prosedur resmi. Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian,” tegas Bambang.
Menurutnya, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta melindungi calon pekerja migran Indonesia dari potensi eksploitasi.
Perkuat Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Polda Kalbar memastikan upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang dan perekrutan pekerja migran nonprosedural akan terus ditingkatkan.
Koordinasi bersama instansi terkait juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pencegahan, penanganan perkara, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Kepolisian mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran, kelengkapan dokumen perjalanan, serta keabsahan prosedur sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri.
Melalui pengungkapan dua perkara tersebut, Polda Kalbar berharap masyarakat semakin memahami risiko perekrutan ilegal dan praktik perdagangan orang, sekaligus berani melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana serupa.







