Akarkata.com, Pontianak – Komitmen peningkatan disiplin prajurit kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026 yang resmi digelar oleh Kodam XII/Tanjungpura.
Operasi tahunan ini tidak hanya berfokus pada pelanggaran konvensional, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap potensi pelanggaran berbasis teknologi, termasuk kejahatan siber di lingkungan militer.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Upacara gelar pasukan berlangsung di Markas Pomdam XII/Tpr, berlokasi di Jalan Rahadi Usman, Pontianak.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Putra Widyawinaya, yang menegaskan pentingnya modernisasi pendekatan penegakan hukum militer di era digital.
Pendekatan Edukatif dan Modernisasi Pengawasan

Pelaksanaan operasi ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan personel Polisi Militer dari tiga matra dalam TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Momentum ini menandai dimulainya rangkaian pengawasan intensif yang bertujuan memastikan kepatuhan hukum sekaligus menjaga profesionalisme prajurit.
Mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”, operasi tahun ini menekankan strategi pencegahan melalui pendekatan edukatif yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.
Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat perkembangan dunia digital membuka peluang munculnya bentuk pelanggaran baru yang memerlukan sistem pengawasan lebih adaptif.
Dalam amanat yang dibacakan saat upacara, disampaikan bahwa operasi ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan untuk memperkuat budaya disiplin, meningkatkan kesadaran hukum, serta memastikan setiap prajurit dan pegawai negeri sipil di lingkungan militer menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
Fokus pada Pencegahan dan Penegakan Hukum Berimbang

Pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi bukan sekadar penindakan, melainkan juga instrumen pembinaan.
Pendekatan preventif menjadi prioritas agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini.
Selain itu, operasi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sehingga tercipta sistem penegakan hukum yang terstruktur dan berkeadilan.
Penekanan pada edukasi hukum diharapkan mampu membentuk kesadaran internal prajurit terhadap tanggung jawab profesi mereka.
Dengan pemahaman hukum yang kuat, setiap personel diharapkan mampu menghindari pelanggaran sekaligus berperan aktif menjaga integritas institusi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya







