Akarkata.com, Menyuke, Landak — Guna mendukung transparansi dan kelancaran program pemerintah desa, Ps. Kanit Binmas Polsek Menyuke Aipda Dodi menghadiri kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) terkait penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sekaligus penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026 sekitar pukul 10.00 WIB tersebut digelar di Balai Desa Darit dan dihadiri berbagai unsur pemerintah serta tokoh masyarakat setempat.
Turut hadir dalam musyawarah antara lain perwakilan Camat Menyuke Bapak Sekundu, Kapolsek Menyuke yang diwakili oleh Ps. Kanit Binmas Aipda Dodi, Danramil Menyuke yang diwakili Serka Simon Suherman, Kepala Desa Darit Bapak Ardiono, S.E. beserta perangkat desa, para kepala dusun, Wakil Ketua BPD Desa Darit Bapak Parijan, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musyawarah desa ini bertujuan untuk menentukan warga yang berhak menerima BLT Dana Desa secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, forum tersebut juga membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa ke depan.
Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Menyuke IPTU I Nyoman Astika, S.H., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan musyawarah desa tersebut.
Ia menilai keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam forum musyawarah merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran serta mendapat dukungan penuh dari warga.
“Kami mengapresiasi kepedulian dan kerja sama Pemerintah Desa Darit bersama seluruh elemen masyarakat dalam melaksanakan musyawarah ini,” ujar Kapolsek.
Kapolsek juga menegaskan bahwa program BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
Menurutnya, TNI dan Polri turut mendukung program pemerintah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
“Program BLT Dana Desa ini harus didukung bersama karena merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat. Penetapan penerima manfaat diserahkan kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar penilaian penerima bantuan dilakukan secara objektif dan tidak membandingkan dengan desa lain, melainkan fokus pada kondisi masyarakat di Desa Darit sendiri.
“Jika terdapat kendala atau kekurangan, mari diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Setiap desa memiliki kondisi berbeda dan sudah ada aturan teknis yang mengaturnya,” tambah Kapolsek.
Kehadiran unsur kepolisian dalam kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif serta memastikan proses musyawarah berlangsung tertib tanpa konflik.
Dengan dilaksanakannya musyawarah desa ini, diharapkan penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 dapat tepat sasaran serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Darit.
Selain itu, penetapan APBDes yang matang diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
