Akarkata.com, Menyuke, Landak – Kepolisian Sektor (Polsek) Menyuke, Polres Landak, Polda Kalimantan Barat, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Menyuke dan Banyuke Hulu menggelar rapat koordinasi penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Polsek Menyuke, Selasa (11/8/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar 11.30 WIB.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat undangan Polsek Menyuke Nomor: B/40/VIII/2026 tanggal 8 Agustus 2026 tentang rapat koordinasi penanganan PETI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dipimpin langsung oleh Kapolsek Menyuke Iptu I Nyoman Astika, S.H. dan dihadiri sejumlah unsur terkait, yakni Danramil Menyuke yang diwakili Serka Yantoneli, Camat Menyuke yang diwakili Robertus, Camat Banyuke Hulu Robito, Ketua DAD Menyuke Ijam, serta DAD Banyuke Hulu Abet Nego.
Polisi Kedepankan Langkah Preemtif dan Preventif
Dalam pembahasan, Kapolsek Menyuke Iptu I Nyoman Astika, S.H., menegaskan bahwa kepolisian akan mengedepankan langkah preemtif dan preventif dalam menangani aktivitas PETI.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi serta memasang imbauan tertulis pada lokasi yang dianggap rawan aktivitas PETI.
Masyarakat dan para pelaku penambangan diingatkan mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Apabila berbagai imbauan dan langkah pencegahan tersebut tidak diindahkan, aparat penegak hukum akan mengambil langkah represif berupa penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Forkopimcam dan DAD Dorong Pendekatan Persuasif
Camat Banyuke Hulu Robito menekankan pentingnya kejelasan cara bertindak dalam penanganan PETI.
Menurutnya, pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mencari solusi yang tepat sehingga aktivitas penambangan ilegal dapat dikurangi.
Sementara itu, Serka Yantoneli yang mewakili Danramil Menyuke menegaskan bahwa apabila penertiban dilakukan, maka pelaksanaannya harus tegas dan tidak tebang pilih.
Ia juga mendorong pembinaan melalui aparatur desa agar sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Ketua DAD Menyuke Ijam turut menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak PETI yang dinilai telah mengancam kelestarian lingkungan, khususnya kawasan di sepanjang aliran Sungai Menyuke.
Ia mendorong koordinasi dengan kepala desa dan pemangku adat untuk memperkuat penyampaian larangan PETI kepada masyarakat.
DAD Banyuke Hulu Abet Nego mengusulkan agar penanganan PETI tidak berhenti di tingkat kecamatan, tetapi dikawal secara berjenjang hingga tingkat yang lebih tinggi.
Ia juga meminta adanya tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti terlibat maupun membekingi aktivitas PETI.
Sepakat Perkuat Sosialisasi dan Penertiban
Dari rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa penanganan PETI akan mengutamakan langkah persuasif melalui sosialisasi, pembinaan, kerja sama dengan aparatur desa dan adat, serta penyampaian imbauan tertulis.
Penertiban juga diharapkan dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aturan yang jelas untuk mencegah konflik sosial.
Koordinasi lintas sektor dan berjenjang akan terus diperkuat, termasuk terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam aktivitas PETI.
Rapat koordinasi penanganan PETI selesai sekitar pukul 11.30 WIB, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif.
