Akarkata.com, Sintang, Kalimantan Barat – Pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi langsung dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Audiensi dipimpin Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang dan pimpinan DPRD Sintang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.
Rombongan Pemkab Sintang diterima Sekretaris BNPP RI Komjen. Pol. Makhruzi Rahman bersama jajaran Deputi di lingkungan BNPP RI.
Pemkab Sintang Sampaikan Aspirasi Masyarakat Perbatasan
Dalam pertemuan tersebut, Florensius Ronny didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, Anggota DPRD Sintang Toni dan Nikodimus, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang M. Mardyanto, serta perwakilan Bappeda Kabupaten Sintang.
Florensius Ronny mengatakan, kehadiran Pemkab Sintang di BNPP RI merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah memperjuangkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin menyampaikan secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat sehingga dukungan pembangunan dapat semakin diperkuat.
“Kami datang untuk menyampaikan secara langsung harapan dan aspirasi Pemerintah Kabupaten Sintang bersama masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Kami berharap pembangunan di kawasan perbatasan dapat dipercepat dan mendapat dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat,” ujar Florensius Ronny.
Ia menilai kawasan perbatasan memiliki posisi penting karena bukan hanya menjadi wilayah tempat masyarakat tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dorong Penguatan Infrastruktur Perbatasan
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sintang menyampaikan sejumlah agenda pembangunan yang dinilai mendesak.
Salah satu perhatian utama adalah percepatan pembangunan PLBN Sungai Kelik.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan kualitas ruas jalan paralel perbatasan serta peningkatan status sejumlah ruas jalan di kawasan perbatasan agar dapat menjadi jalan nasional.
Pemkab Sintang juga mendorong peningkatan akses Simpang Nanga Merakai–Pintas Keladan.
Infrastruktur konektivitas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.
Florensius Ronny menegaskan, pembangunan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Konektivitas harus diikuti dengan peningkatan pelayanan dasar dan fasilitas publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Telekomunikasi dan Listrik Jadi Perhatian
Selain jalan dan fasilitas perbatasan, Pemkab Sintang juga menyoroti kebutuhan jaringan telekomunikasi dan listrik.
Ketersediaan jaringan komunikasi dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat akses informasi di kawasan perbatasan.
Sementara itu, peningkatan jaringan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemkab Sintang juga mengusulkan pembangunan berbagai sarana pemerintahan, seperti gedung kantor desa, rumah dinas camat dan fasilitas pemerintahan lainnya.
Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat perbatasan mendapatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan layak.
Pembangunan Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Florensius Ronny mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat.
Potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal perlu dikembangkan agar pembangunan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur.
“Kami memohon agar dukungan dan alokasi anggaran dari BNPP RI untuk kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan. Masyarakat perbatasan membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan yang nyata, baik infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan,” harapnya.
Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat akan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan perbatasan.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi lokal dan meningkatkan taraf hidup.
Perbatasan sebagai Beranda Negara
Pemkab Sintang menilai perhatian terhadap wilayah perbatasan perlu terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
Florensius Ronny menyebut percepatan pembangunan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019.
Karena itu, Pemkab Sintang berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan semakin konkret dan berkelanjutan.
“Perbatasan adalah wajah terdepan negara. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin masyarakat di perbatasan merasakan kehadiran negara dan memperoleh akses pembangunan yang layak seperti masyarakat di wilayah lainnya,” pungkas Florensius Ronny.
Pemerintah Kabupaten Sintang bersama DPRD Sintang memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan.
Audiensi dengan BNPP RI diharapkan menjadi salah satu langkah untuk membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan RI–Malaysia.
Dengan pembangunan yang lebih terarah dan dukungan anggaran yang memadai, kawasan perbatasan Kabupaten Sintang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga tumbuh sebagai kawasan yang maju, produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
