Akarkata.com, Kapuas Hulu, Kalbar – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI, Polri, Kejaksaan dan sejumlah instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pengawasan dilakukan melalui Operasi Terpadu di sejumlah SPBU wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, sesuai ketentuan, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Operasi melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Polres Kapuas Hulu, Kodim 1206 Putussibau, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Satpol PP, Dinas Perhubungan, DKUPKH, DPMPTSP, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Libatkan Puluhan Personel Gabungan

Operasi terpadu dipimpin Asisten II Setda Kapuas Hulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Triwati, S.P., M.Si., bersama Kabag Ops Polres Kapuas Hulu Kompol Nyandang, S.H. dan unsur TNI, Kejaksaan, pemerintah kecamatan serta instansi terkait.
Dalam pelaksanaannya, Polres Kapuas Hulu menurunkan 31 personel, Kodim 1206 Putussibau sebanyak tujuh personel, serta personel dari berbagai instansi lainnya.
Tim melakukan pemeriksaan terhadap empat SPBU, yakni SPBU PT. Gelora Jumhana di Jalan Kom Yos Sudarso, SPBU PT. Putra Kedamin Jaya di Jalan Lintas Timur, SPBU PT. UKM Kapuas Hulu di Jalan Lintas Selatan dan SPBU PT. Kedamin Maju Mandiri di Jalan Lintas Utara, Desa Pala Pulau.
Temukan Penggunaan Barcode Tidak Sesuai

Dari hasil pemeriksaan, SPBU PT. UKM Kapuas Hulu memiliki stok Pertalite sekitar 8.000 liter.
Pengisian dilakukan untuk sekitar 600 kendaraan roda dua dan 300 kendaraan roda empat.
Pembatasan pengisian diterapkan sebesar 5 liter untuk kendaraan roda dua dan 20 liter untuk kendaraan roda empat.
Tim menemukan tiga kendaraan roda empat yang menggunakan Barcode Pertamina tidak sesuai dengan kendaraan maupun tidak memiliki barcode.

Sementara di SPBU PT. Kedamin Maju Mandiri, tersedia Pertalite sekitar 24.000 liter.
Sekitar 500 kendaraan roda dua dan 110 kendaraan roda empat tercatat melakukan pengisian.
Tim kembali menemukan kendaraan roda empat yang menggunakan barcode tidak sesuai dengan kendaraan atau tidak memiliki barcode.
Namun, tidak ditemukan kendaraan dengan tangki modifikasi.
Di SPBU PT. Gelora Jumhana, stok Pertalite tercatat sekitar 8.000 liter dengan jumlah pengisian sekitar 470 kendaraan roda dua dan 120 kendaraan roda empat.
Dalam pemeriksaan ditemukan sekitar 20 kendaraan roda empat yang menggunakan barcode tidak sesuai atau tidak memiliki barcode.
Pengawasan Juga Sasar Tangki Modifikasi

Berbeda dengan temuan barcode, tim tidak menemukan kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi atau tangki siluman di ketiga SPBU tersebut.
Sementara di SPBU PT. Putra Kedamin Jaya tersedia Pertalite, Solar, Pertamax dan Dexlite dengan stok masing-masing sekitar 8.000 liter.
Antrean terdiri atas sekitar 500 kendaraan roda dua, 200 kendaraan roda empat dan 100 kendaraan roda enam.
Untuk Solar subsidi, pengisian dibatasi 40 liter bagi kendaraan roda empat dan roda enam.
Sedangkan Pertalite dibatasi 20 liter untuk kendaraan roda empat dan 5 liter untuk kendaraan roda dua.
Pengendara dan Pengelola SPBU Diberi Edukasi

Selain melakukan pemeriksaan, tim operasi terpadu memberikan edukasi kepada pengendara agar menggunakan Barcode Pertamina sesuai kendaraan yang telah didaftarkan.
Pengendara juga diminta menjaga ketertiban antrean dan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan hingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU.
Pengelola SPBU turut diingatkan agar menerapkan pembatasan penjualan BBM bersubsidi sesuai ketentuan.
Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.

Tim juga meminta SPBU memprioritaskan kendaraan pelayanan masyarakat, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran dan kendaraan yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai langkah preventif, banner imbauan mengenai larangan modifikasi tangki BBM di luar spesifikasi umum serta ketentuan parkir dan antrean juga dipasang di masing-masing SPBU.
Operasi terpadu ini diharapkan mampu menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume.
Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi terkait berkomitmen melanjutkan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, kelangkaan pasokan maupun potensi kerugian negara.







