Akarkata.com, Melawi, Kalbar – Polres Melawi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Polres Melawi, Kamis (27/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Melawi Kompol Aang Permana, S.I.P., S.H., M.A.P. dan dihadiri unsur TNI, BPBD Melawi, KPH Melawi, BMKG Melawi, serta sejumlah pejabat di lingkungan Polres Melawi.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten Melawi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain melakukan evaluasi terhadap upaya penanganan yang telah dilaksanakan, forum tersebut juga digunakan untuk menyatukan persepsi, menyusun strategi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman dari masing-masing instansi.
Waka Polres Melawi Kompol Aang Permana, S.I.P., S.H., M.A.P., menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, seluruh kekuatan yang tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar penanganan di lapangan berlangsung cepat dan terarah.
“Rakor ini guna memastikan langkah bersama yang selalu terkoordinir baik serta strategi penanganan karhutla dengan memaksimalkan perbantuan kekuatan baik Polri maupun TNI,” terang Kompol Aang Permana, S.I.P., S.H., M.A.P.
Dalam pembahasan Rakor, perhatian khusus diberikan terhadap sejumlah wilayah yang dinilai menjadi prioritas penanganan.
Empat kecamatan yang menjadi fokus saat ini yakni Kecamatan Belimbing, Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Nanga Pinoh, dan Kecamatan Belimbing Hulu.
Kondisi karakteristik lahan, baik mineral maupun gambut, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi penanganan kebakaran.
Tantangan medan juga menjadi pertimbangan karena terdapat titik kebakaran yang sulit dijangkau secara langsung oleh petugas pemadam di lapangan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Polres Melawi bersama instansi terkait membahas sejumlah opsi dukungan, termasuk pengajuan bantuan Water Bombing (WB) untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman apabila terjadi kebakaran pada lokasi dengan tingkat kesulitan penanganan tinggi.
Selain operasi pemadaman, Rakor juga membahas dukungan terhadap personel yang bertugas di lapangan.
Di antaranya melalui pendirian posko Karhutla dan posko kesehatan untuk menunjang kebutuhan koordinasi, pelayanan, serta kondisi kesehatan petugas selama menjalankan tugas.
Kompol Aang menekankan pentingnya menghindari pola kerja sektoral dalam penanganan Karhutla.
Setiap instansi diharapkan menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya, namun tetap berada dalam satu koordinasi sehingga upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif.
“Tidak ada lagi masing-masing bergerak tanpa terkoordinir, evaluasi setiap hari akan dilakukan dan dengan Rakor ini menghasilkan kesepakatan bersama dalam upaya penanggulangan Karhutla,” pungkas Waka Polres Melawi Kompol Aang Permana, S.I.P., S.H., M.A.P.
Melalui Rakor tersebut, Polres Melawi berharap sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi teknis dapat semakin solid.
Koordinasi yang konsisten dan evaluasi secara berkala diharapkan mampu memperkuat kesiapan menghadapi Karhutla sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Melawi.
