Akarkata.com, Landak, Kalimantan Barat – Pemerintah Kabupaten Landak bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas langkah strategis menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut adalah usulan penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Karhutla selama 14 hari.
Pembahasan berlangsung dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Vicon Bupati Landak, Selasa (1/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi kondisi karhutla sekaligus menyusun langkah penanganan yang lebih terkoordinasi.
Rapat dihadiri Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, M.H., Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., Ketua DPRD Landak, Kajari Landak, Ketua Pengadilan Negeri Landak, Dandim 1210/Landak, Sekda Landak, BPBD, Manggala Agni, KPH, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Polres Landak Soroti Faktor Penyebab Karhutla
Dalam rapat tersebut, Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K. menyampaikan sejumlah faktor yang masih menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebiasaan sebagian masyarakat membuka lahan dengan metode pembakaran.
Kondisi tersebut semakin kompleks ketika menghadapi keterbatasan sumber air, belum maksimalnya peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman.
AKBP Devi menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu institusi.
Pencegahan dan penanggulangan membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, perusahaan, relawan, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Karhutla membutuhkan penanganan bersama dan terpadu. Pencegahan harus menjadi prioritas, disertai kesiapsiagaan serta respons cepat ketika ditemukan hotspot atau titik api,” ujar AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K.
Strategi Penanganan Karhutla Diperkuat
Polres Landak juga memaparkan sejumlah strategi yang telah dilakukan dan akan terus diperkuat.
Langkah tersebut antara lain pemetaan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, penguatan koordinasi Satgas Karhutla bersama pemerintah daerah dan TNI, apel kesiapsiagaan, serta sosialisasi pencegahan kepada masyarakat.
Selain itu, penguatan peran tiga pilar desa dinilai penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Aparat di tingkat desa diharapkan mampu membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus melakukan tindakan cepat apabila ditemukan indikasi munculnya titik api.
Dari sisi dukungan operasional, Polres Landak juga memiliki sejumlah peralatan penanganan karhutla.
Salah satunya kendaraan motor trail Unit Reaksi Cepat (URC) yang telah dimodifikasi agar dapat digunakan untuk menjangkau lokasi dengan medan yang sulit.
Kendaraan tersebut menjadi salah satu pendukung mobilitas personel, terutama ketika petugas harus menuju kawasan lahan gambut, lahan lunak, maupun wilayah yang tidak mudah dilalui kendaraan pemadam berukuran besar.
Status Tanggap Darurat Diusulkan 1-14 September
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kajari Landak dan Ketua Pengadilan Negeri Landak menyampaikan dukungan terhadap langkah peningkatan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat.
Status tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Bantuan yang menjadi perhatian antara lain ketersediaan air bersih, masker, serta kebutuhan lain yang diperlukan selama kondisi darurat.
Kepala BPBD Landak kemudian mengusulkan penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Karhutla selama 14 hari, terhitung mulai 1 September hingga 14 September 2026.
Namun, masa berlaku tersebut tetap dapat disesuaikan.
Status tanggap darurat bisa diperpanjang maupun dipersingkat berdasarkan hasil evaluasi perkembangan kondisi karhutla di lapangan.
Satgas Karhutla Libatkan Banyak Unsur
Sebagai bagian dari rencana penanganan darurat, akan dibentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Karhutla.
Tim ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, kecamatan, pemerintah desa, relawan hingga Masyarakat Peduli Api.
Tim tersebut nantinya memiliki sejumlah tugas penting.
Di antaranya melakukan kaji cepat, memverifikasi informasi hotspot dan titik api, melaksanakan asesmen lapangan, serta memetakan wilayah yang terdampak kebakaran.
Selain itu, tim akan mengidentifikasi kebutuhan personel, peralatan dan logistik untuk mendukung operasi penanganan karhutla.
Hasil kajian kemudian menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi penanganan selanjutnya.
Penetapan Akhir Berada di Tangan Bupati
Hasil rapat koordinasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan menjadi rekomendasi kepada Bupati Landak untuk proses penetapan status keadaan tanggap darurat bencana karhutla.
Meski demikian, penetapan status tersebut tetap menjadi kewenangan Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, M.H., dengan mempertimbangkan hasil kajian, rekomendasi dari instansi terkait serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat, terpadu dan terukur.
Pemerintah daerah bersama aparat dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan terus mengedepankan upaya pencegahan.
Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan, pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel serta respons cepat terhadap titik api menjadi bagian penting untuk menekan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak.
