Akarkata.com, Pontianak, Kalimantan Barat – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) bersama seluruh jajaran terus memperketat penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga pembaruan data per 2 September 2026, sebanyak 63 kasus karhutla telah masuk dalam penanganan kepolisian.
Dari keseluruhan perkara tersebut, polisi mencatat 31 orang berstatus sebagai terlapor perorangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, sebanyak 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyelidikan dan penyidikan menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa kebakaran lahan.
Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
Aparat kepolisian juga menjalankan proses penegakan hukum untuk mencari pihak yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
63 Kasus Karhutla Masuk Penanganan Polisi
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan kepolisian terus melakukan pemantauan sekaligus penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum terkait pembukaan lahan dengan cara membakar.
Menurutnya, tindakan tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
Berdasarkan perkembangan penanganan perkara hingga 2 September 2026, dari 63 kasus yang ditangani, 42 perkara masih berada pada tahap penyelidikan.
Kemudian 12 kasus telah masuk tahap penyidikan, sedangkan 9 perkara lainnya telah dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai proses penanganannya.
“Penegakan hukum kasus karhutla ini merupakan bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dan Polres jajaran dalam melindungi lingkungan serta masyarakat dari dampak buruk asap,” tegas Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H.
Luas Lahan Terbakar Capai 720,95 Hektare
Selain jumlah perkara, kepolisian juga mencatat dampak kebakaran yang cukup luas.
Total areal yang terbakar dalam kasus-kasus tersebut diperkirakan mencapai 720,95 hektare.
Luas lahan yang terdampak menjadi salah satu gambaran seriusnya persoalan karhutla di Kalimantan Barat.
Kebakaran yang terjadi tidak hanya berpotensi merusak vegetasi dan ekosistem, tetapi juga dapat menimbulkan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian ketika kebakaran terjadi pada periode cuaca kering.
Dalam situasi seperti ini, api dapat lebih mudah menyebar apabila tidak segera ditangani.
Karena itu, Polda Kalbar bersama Polres jajaran terus mengedepankan langkah pencegahan, pemantauan titik rawan, pemadaman, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Polisi Ingatkan Masyarakat dan Korporasi
Kombes Pol. Burhanuddin menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan pembakaran lahan yang melanggar ketentuan hukum.
Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada perusahaan atau korporasi yang menjalankan aktivitas di wilayah Kalimantan Barat.
Polda Kalbar meminta seluruh pihak memastikan kegiatan pembukaan maupun pengelolaan lahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diingatkan agar tidak menggunakan api sebagai cara membuka lahan, terutama ketika kondisi cuaca sedang kering dan mudah memicu kebakaran.
Penegakan Hukum Diiringi Pencegahan
Penanganan 63 kasus karhutla memperlihatkan bahwa upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan membutuhkan strategi yang menyeluruh.
Pemadaman api saja dinilai tidak cukup apabila penyebab kebakaran tidak ditangani.
Karena itu, proses hukum terhadap pelaku menjadi bagian penting untuk memberikan efek pencegahan.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat dan pengawasan terhadap wilayah rawan juga diperlukan agar kebakaran tidak terus berulang.
Dengan 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Polda Kalbar menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran dalam kasus karhutla tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kepolisian pun mengajak masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat Kalimantan Barat.
Polda Kalbar memastikan penanganan perkara karhutla akan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan di lapangan.
Setiap perkembangan kasus akan menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.







