Akarkata.com, Landak, Kalimantan Barat – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Polres Landak, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan eksternal untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Penilaian Ombudsman Kalbar tidak hanya berfokus pada prosedur pelayanan, tetapi juga melihat kesiapan fasilitas, kelengkapan administrasi, serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi tersebut sekaligus menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi terjadinya maladministrasi.
Ombudsman Periksa Standar Pelayanan
Dalam pelaksanaannya, Tim Ombudsman Kalbar melakukan sejumlah pemeriksaan di lingkungan Polres Landak.
Tahapan tersebut antara lain wawancara dengan Kabagren Polres Landak dan petugas pelayanan, pemeriksaan sarana serta prasarana, hingga pengecekan dokumen administrasi dan bukti pendukung pelayanan publik.
Aspek tersebut menjadi penting karena pelayanan kepolisian merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kejelasan prosedur, kepastian waktu, kemudahan akses, serta keterbukaan informasi menjadi bagian yang perlu dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui penilaian tersebut, Ombudsman dapat melihat sejauh mana standar pelayanan yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dalam praktik.
Pemeriksaan juga menjadi sarana untuk menemukan ruang perbaikan sebelum persoalan pelayanan berkembang menjadi bentuk maladministrasi.
Kapolres Landak Sambut Evaluasi
Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., menyambut positif penilaian yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat.
Menurutnya, evaluasi dari lembaga eksternal dapat menjadi bahan penting bagi Polres Landak untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat. Ini menjadi momentum bagi Polres Landak untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, transparan, mudah, cepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar AKBP Devi Ariantari.
Ia menegaskan, pengawasan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemeriksaan, tetapi juga sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan publik.
AKBP Devi Ariantari menilai masukan dari Ombudsman dapat membantu jajaran Polres Landak mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap masukan dan hasil evaluasi akan menjadi bahan perbaikan bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polres Landak,” tambahnya.
Sarana Pelayanan Turut Menjadi Perhatian
Selain prosedur dan administrasi, kondisi sarana dan prasarana pelayanan turut menjadi bagian dari penilaian Ombudsman.
Ketersediaan fasilitas yang memadai dinilai penting untuk memberikan rasa nyaman sekaligus memudahkan masyarakat ketika mengakses layanan kepolisian.
Pemeriksaan fasilitas juga berkaitan dengan kemampuan unit pelayanan dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat.
Dengan dukungan sarana yang memadai, proses pelayanan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, efektif, dan mudah dipahami.
Di sisi lain, kelengkapan dokumen menjadi indikator penting dalam memastikan setiap pelayanan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.
Administrasi yang tertata dapat membantu menciptakan kepastian proses sekaligus memperkuat akuntabilitas pelayanan.
Dorong Pelayanan Kepolisian yang Transparan
Penilaian Ombudsman Kalbar menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pengawasan semacam ini juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Polres Landak menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan yang diterima.
Perbaikan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga tercermin dalam pengalaman masyarakat saat memperoleh pelayanan.
Dengan adanya evaluasi secara berkala, pelayanan publik di Polres Landak diharapkan semakin profesional, transparan, responsif, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, memiliki kepastian prosedur, serta memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian.
