Akarkata.com, Landak, Kalbar – Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, M.H. dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Landak.
Pertemuan tersebut membahas strategi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Landak pada 2026.
Rakor yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Bupati Landak sekitar pukul 10.00 WIB itu turut melibatkan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahas Kesiapan Hadapi Puncak Karhutla

Pembahasan difokuskan pada kesiapan menghadapi periode puncak kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika kondisi kemarau berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan pihak perusahaan membahas langkah pencegahan serta mekanisme penanganan apabila kebakaran terjadi.
Dalam forum tersebut, koordinasi lintas sektor menjadi perhatian utama.
Setiap pihak didorong untuk memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman, pemantauan wilayah, hingga sistem pelaporan ketika ditemukan indikasi kebakaran.
Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur.
“Kita harus memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan bersama. Pencegahan harus menjadi langkah utama, namun ketika terjadi kebakaran, seluruh unsur juga harus bergerak cepat dan terpadu agar api tidak meluas,” ujar Devi.
Perusahaan Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan

Kapolres juga mengingatkan perusahaan pemegang HGU dan PBPH agar memastikan kesiapan sumber daya di wilayah masing-masing.
Pemantauan secara berkala dinilai penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
“Kami mengajak seluruh perusahaan untuk meningkatkan kesiapan personel dan sarana prasarana pemadaman, melakukan pemantauan secara rutin, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api. Kecepatan informasi dan respons sangat menentukan dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar,” katanya.
Polres Landak akan terus membangun koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Landak, TNI, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat upaya pencegahan sekaligus penanganan apabila karhutla terjadi.
Masyarakat Diimbau Tidak Membakar Lahan

Selain kesiapan pemerintah, aparat, dan perusahaan, peran masyarakat juga dinilai penting dalam mencegah Karhutla Landak 2026.
Masyarakat diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki langkah penanganan yang lebih terkoordinasi sehingga potensi karhutla selama puncak kemarau dapat ditekan.
“Harapan kita, melalui koordinasi yang baik dan komitmen bersama, Kabupaten Landak dapat terhindar dari karhutla yang meluas. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila melihat adanya kebakaran,” pungkas Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K.







