Akarkata.com, Ketapang, Kalimantan Barat – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terus diperkuat melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya.
Danrem 121/Abw Brigjen TNI Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., M.Han., mendampingi Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Selasa (8/9/2026) malam.
Dalam agenda tersebut, Menteri Kehutanan turut didampingi Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan Karhutla.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Kehutanan Tinjau Langsung Lokasi Karhutla

Sebelum mengikuti rapat koordinasi, Raja Juli Antoni bersama Bupati Ketapang dan jajaran Forkopimda terlebih dahulu meninjau lokasi kebakaran.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi langkah pemadaman yang telah dilakukan.
Dari hasil pemantauan dan laporan yang diterima, jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang menunjukkan tren penurunan.
Menteri Kehutanan menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari kerja bersama berbagai unsur di lapangan.
“Dari data yang ada per malam tadi, hotspot di Ketapang terus turun. Berkat kerja sama Bupati, TNI, Polri, KPH, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan seluruh pihak lainnya, sekarang tinggal 13 hotspot,” ujar Raja Juli Antoni.
Meski terjadi penurunan, pemerintah tidak ingin kondisi tersebut membuat kewaspadaan menurun.
Sisa titik panas tetap harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Jangan sampai penurunan angka hotspot ini membuat kita menganggap pekerjaan sudah selesai. Kita harus terus memadamkan sisa titik hotspot tersebut,” tegasnya.
Bantuan Presiden Rp20 Miliar untuk Penanganan Karhutla

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Kehutanan juga mengungkapkan adanya perhatian khusus Presiden Republik Indonesia terhadap penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang.
Menurut Raja Juli Antoni, pemerintah pusat telah menyalurkan Bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai kebutuhan penanganan dan mitigasi kebakaran.
Dukungan tersebut antara lain dapat diarahkan untuk pemenuhan perlengkapan keselamatan, pompa air, nozzle, serta kebutuhan operasional di lapangan.
Selain mendukung peralatan, bantuan juga diharapkan memberikan penguatan bagi para relawan yang selama ini terlibat dalam upaya pemadaman.
Menteri Kehutanan menekankan bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, pemulihan hingga penegakan hukum.
Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak ragu menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan korporasi.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah hanya kepada masyarakat, tetapi juga harus berani tajam ke atas kepada pihak korporasi,” tegas Raja Juli Antoni.
Kebakaran Gambut dan Mineral Jadi Tantangan

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, perusahaan dan unsur lainnya telah melakukan penanganan Karhutla selama lebih dari dua bulan.
Menurut Alexander Wilyo, salah satu tantangan utama berada pada kawasan gambut.
Karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus, terlebih ketika sumber air terbatas.
Selain wilayah gambut, kebakaran juga ditemukan di kawasan pedalaman dengan karakteristik tanah mineral.
Lokasi yang jauh serta akses jalan yang terbatas menjadi kendala tersendiri bagi tim pemadam yang bekerja melalui jalur darat.
Karena itu, Pemkab Ketapang meminta penguatan dukungan Satgas Udara, termasuk melalui operasi water bombing untuk menjangkau kawasan yang sulit ditangani dari darat.
“Tadi saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan dan pihak BNPB bahwa water bombing akan lebih efektif untuk daerah mineral dibandingkan daerah gambut,” kata Alexander Wilyo.
Pemkab Ketapang juga berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi dan kebutuhan di lapangan memungkinkan.
Danrem 121/Abw Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla

Sementara itu, Danrem 121/Abw Brigjen TNI Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., M.Han., menegaskan komitmen TNI dalam mendukung mitigasi dan penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
Kesiapsiagaan satuan dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar setiap kejadian dapat direspons secara cepat.
Kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan unsur terkait menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kebakaran.
“Melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Damkar, BPBD serta unsur terkait lainnya, upaya menghadapi Karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin efektif. Kolaborasi yang didukung personel terlatih, sarana memadai, data akurat, dan teknologi menjadi kekuatan bersama dalam menjaga kelestarian hutan serta keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Dengan hotspot yang terus menurun, seluruh pihak tetap diminta mempertahankan kewaspadaan.
Penanganan tidak hanya berorientasi pada pemadaman titik api, tetapi juga mencegah munculnya kebakaran baru.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah, dukungan TNI-Polri, penggunaan teknologi, kesiapan personel serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk menekan dampak Karhutla di Kabupaten Ketapang.
Penanganan yang konsisten diharapkan mampu mempercepat pemadaman 13 hotspot yang masih tersisa sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan hutan, lahan gambut, maupun permukiman masyarakat.







