Akarkata.com, Landak, Kalimantan Barat – Polres Landak, Polda Kalimantan Barat, terus memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Landak.
Berdasarkan data pengungkapan perkara di Kota Ngabang selama 2024 hingga 2026, kepolisian mencatat sebanyak 56 laporan polisi dengan total 61 tersangka.
Di sisi lain, penegakan aturan internal juga dilakukan secara tegas, dengan 14 personel Polri dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sejak 2015 hingga 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi tersebut disampaikan melalui Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., melalui Kasat Narkoba Iptu Yulianus Van Chanel TK, S.I.P., pada Rabu (14/10/2026).
Pemberantasan narkoba disebut sebagai langkah berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Pengungkapan Kasus Narkoba di Ngabang Meningkat pada 2025
Berdasarkan data Polres Landak, pengungkapan kasus narkoba di Kota Ngabang menunjukkan jumlah perkara yang berbeda setiap tahunnya.
Pada 2024, tercatat 17 laporan polisi dengan 19 tersangka.
Angka tersebut meningkat pada 2025, ketika polisi menangani 27 laporan polisi dengan 28 tersangka.
Sementara itu, sepanjang 2026, data yang disampaikan mencatat 12 laporan polisi dengan 14 tersangka.
Dengan demikian, selama periode 2024 hingga 2026, total pengungkapan mencapai 56 laporan polisi yang melibatkan 61 tersangka.
Data tersebut menggambarkan upaya penegakan hukum yang terus dilakukan kepolisian terhadap dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Ngabang.
Polres Landak menegaskan bahwa penindakan hukum menjadi salah satu langkah penting untuk menekan peredaran narkoba.
Upaya tersebut juga perlu disertai pencegahan, edukasi, serta keterlibatan masyarakat agar bahaya narkotika tidak semakin meluas.
Sebanyak 14 Personel Polri Dijatuhi Sanksi PTDH
Selain menindak masyarakat yang terlibat dalam perkara narkotika, Polres Landak menegaskan komitmennya menjaga integritas internal institusi.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 14 personel Polri telah dijatuhi sanksi PTDH dalam kurun waktu 2015 hingga 2026 karena keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
Sanksi tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah ini menegaskan bahwa setiap personel wajib mematuhi hukum dan ketentuan institusi, tanpa terkecuali.
Penegakan aturan internal juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Institusi Polri dituntut menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menangani setiap perkara.
Masyarakat Diajak Berperan Aktif Melawan Narkoba
Polres Landak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah peredaran narkotika dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Warga diharapkan segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkotika sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menghubungi **Call Center Polri 110**, yang dapat diakses secara gratis.
Polres Landak menegaskan akan terus melakukan penegakan hukum secara profesional dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, serta terbebas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Landak.







