Akarkata.com, Pontianak, Kalimantan Barat — Polda Kalbar mengungkap 12 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan migas sepanjang 1–20 Oktober 2026.
Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan barang bukti ribuan liter Pertalite dan puluhan tabung LPG 3 kilogram.
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terus meningkatkan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi (migas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kurun waktu 1 hingga 20 Oktober 2026, Polda Kalbar bersama jajaran kepolisian resor berhasil mengungkap 12 kasus yang terjadi di sejumlah wilayah hukum Kalimantan Barat.
Pengungkapan tersebut disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar dalam konferensi pers pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Dari total kasus yang ditangani, dua perkara di antaranya diungkap langsung oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar.
Dalam rangkaian penindakan tersebut, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka.
Sebanyak dua tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Kalbar, sedangkan tersangka lainnya masih menjalani pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Polisi Ungkap Modus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa para tersangka diduga menggunakan metode pembelian BBM bersubsidi secara berulang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah tertentu.
Bahan bakar yang diperoleh melalui pembelian berulang tersebut kemudian dikumpulkan dan ditimbun sebelum dijual kembali kepada pihak lain.
Menurut Burhanuddin, BBM hasil penyalahgunaan tersebut dipasarkan kembali kepada masyarakat atau pihak industri dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), sehingga berpotensi menghasilkan keuntungan pribadi bagi pelaku.
“Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah dengan membeli BBM bersubsidi secara berulang-ulang di SPBU menggunakan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi. BBM hasil langsiran tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali ke pasaran atau pihak industri dengan harga jauh di atas HET demi meraup keuntungan pribadi,” ungkap Burhanuddin.
Praktik tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum karena BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang berhak menerimanya.
Penyalahgunaan distribusi dapat mengganggu penyaluran serta mengurangi kesempatan konsumen yang berhak untuk memperoleh bahan bakar sesuai ketentuan.
Ribuan Liter Pertalite dan Tabung LPG Disita
Dalam pengungkapan 12 kasus tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan komoditas migas bersubsidi.
Barang bukti yang disita meliputi 8.114 liter Pertalite, 20 liter solar, serta 50 tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Temuan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap lebih jauh dugaan pelanggaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka guna mendalami peran masing-masing serta rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penanganan kasus dilakukan oleh Polda Kalbar bersama jajaran Polres sesuai wilayah dan kewenangan masing-masing.
Kepolisian menegaskan bahwa proses hukum terhadap para tersangka akan terus berjalan berdasarkan hasil penyidikan dan ketentuan perundang-undangan.
Polda Kalbar Imbau Masyarakat Tidak Menyalahgunakan BBM Subsidi
Kabidhumas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM maupun komoditas migas lainnya.
Menurut Bambang, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Polda Kalbar mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terlibat maupun mendukung kegiatan penyalahgunaan migas dalam bentuk apa pun. Ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga memicu kelangkaan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat luas,” pungkas Bambang.
Kepolisian mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM dan LPG bersubsidi sesuai peruntukannya serta tidak melakukan pembelian, penimbunan, maupun penjualan kembali secara ilegal.
Partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk membantu mencegah penyimpangan distribusi energi bersubsidi.
Dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan, penyaluran BBM dan LPG diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan tepat sasaran.
Tersangka Terancam Hukuman Enam Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Polda Kalbar menegaskan komitmennya untuk menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan tindak pidana migas di wilayah Kalimantan Barat.
Pengungkapan 12 kasus dengan 11 tersangka ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga distribusi energi bersubsidi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat diharapkan turut mendukung upaya tersebut dengan mematuhi ketentuan distribusi BBM dan LPG serta tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.
