Akarkata.com, Kalbar – Keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan sebagai perhatian penting.
Namun, proses tersebut tidak cukup hanya menghasilkan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Hak korban, kebebasan mengambil keputusan, dan tanggung jawab yang jelas harus menjadi bagian utama dari setiap tahapan penyelesaian.
Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H., Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri, menyoroti pentingnya memastikan bahwa proses keadilan restoratif berjalan secara sukarela, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keadilan Restoratif Bukan Sekadar Kesepakatan
Keadilan restoratif bertujuan memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk membahas dampak suatu peristiwa, memahami tanggung jawab, dan mempertimbangkan langkah pemulihan yang sesuai.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), melalui Handbook on Restorative Justice Programmes tahun 2020, menekankan pentingnya kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi yang aman dan sukarela.
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proses tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya kesepakatan.
Para pihak harus memahami tujuan, pilihan, dan konsekuensi proses tersebut.
Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif juga harus mengikuti persyaratan serta mekanisme yang berlaku.
Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan ini sehingga pemeriksaan kelayakan harus dilakukan sebelum proses ditawarkan.
Kebebasan Korban Harus Dijaga
Kesukarelaan merupakan unsur penting dalam penyelesaian perkara.
Persetujuan yang diberikan seseorang belum tentu mencerminkan pilihan bebas apabila terdapat tekanan, ketergantungan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap hubungan sosial.
Karena itu, petugas perlu memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatirannya.
Pendampingan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran tokoh masyarakat atau pihak lain juga perlu dikelola secara cermat.
Dukungan mereka dapat membantu komunikasi, tetapi tidak boleh berubah menjadi tekanan agar korban menerima keputusan yang tidak dikehendakinya.
Di Kalimantan Barat, keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat mendukung dialog apabila dilakukan dengan menghormati hak serta kedudukan setiap pihak.
Kepentingan menjaga hubungan sosial tidak boleh mengesampingkan perlindungan korban.
Pemulihan Harus Menjawab Kerugian Nyata
Permintaan maaf dapat menjadi bagian dari pemulihan, tetapi belum tentu menjawab seluruh dampak yang dialami korban.
Kerugian, biaya yang timbul, kebutuhan perlindungan, dan konsekuensi lain perlu dibicarakan sesuai lingkup yang diperbolehkan.
Kesepakatan juga harus menjelaskan tanggung jawab secara terukur.
Isi kesepakatan perlu dipahami para pihak, termasuk tindakan yang harus dilakukan, waktu pelaksanaan, serta mekanisme tindak lanjut sesuai ketentuan.
Pendekatan yang hanya mengejar tanda tangan atau penyelesaian administratif berisiko mengabaikan kebutuhan sebenarnya.
Pemulihan membutuhkan proses yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.
Mengutamakan Keadilan dan Kepercayaan
Evaluasi keadilan restoratif perlu memperhatikan pengalaman pihak yang terdampak.
Apakah mereka mendapat kesempatan berbicara? Apakah keputusan dibuat tanpa tekanan? Apakah tanggung jawab yang disepakati benar-benar dilaksanakan?
Pertanyaan tersebut penting untuk menilai kualitas proses, bukan sekadar menghitung jumlah perkara yang diselesaikan.
Pada akhirnya, keadilan restoratif harus memberikan ruang bagi pemulihan tanpa mengurangi hak korban.
Melalui prosedur yang jelas, partisipasi sukarela, dan tanggung jawab yang nyata, penyelesaian perkara dapat membangun kepercayaan serta memberikan dasar yang lebih baik bagi kehidupan para pihak setelah proses berakhir.
Penulis: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri







