Akarkata.com, Kalbar – Keamanan lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kegiatan ronda malam, tetapi juga pada kepercayaan dan tanggung jawab bersama.
Warga perlu merasa bahwa pendapat mereka didengar, keputusan pengurus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap orang diperlakukan secara adil.
Tanpa dasar tersebut, kegiatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling berisiko menjadi rutinitas yang kurang mendapat dukungan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepercayaan tumbuh ketika warga melihat adanya keterbukaan dan tindakan nyata.
Pengurus lingkungan perlu menjelaskan tujuan kegiatan, menyampaikan penggunaan dana secara wajar, serta melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas.
Apabila keputusan hanya dibuat oleh beberapa orang tanpa komunikasi yang memadai, warga dapat merasa tidak dilibatkan dan kehilangan keinginan untuk berpartisipasi.
Konsep collective efficacy yang dikembangkan Robert J. Sampson, Stephen W. Raudenbush, dan Felton Earls (1997) menjelaskan pentingnya hubungan antara kepercayaan sosial dan kesediaan bertindak demi kepentingan bersama.
Penelitian tersebut dilakukan di Chicago dan tidak dapat langsung dianggap menggambarkan kondisi Kalimantan Barat.
Namun, konsep ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami bahwa keamanan lingkungan juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kemampuan warga bekerja sama.
Partisipasi masyarakat perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Tidak semua warga dapat mengikuti ronda malam karena pekerjaan, kondisi kesehatan, usia, atau tanggung jawab keluarga.
Mereka tetap dapat berkontribusi melalui penyampaian informasi, pemeliharaan fasilitas, pencatatan kejadian, maupun dukungan lain yang disepakati bersama.
Dengan cara ini, keterlibatan tidak hanya diukur dari kehadiran fisik dalam kegiatan tertentu.
Pengurus juga harus memastikan bahwa upaya menjaga keamanan tidak melanggar hak orang lain.
Seseorang yang berada di lingkungan pada malam hari tidak otomatis melakukan pelanggaran.
Tamu, pekerja, dan pendatang bisa memiliki keperluan yang sah. Warga tidak dibenarkan melakukan kekerasan, mempermalukan seseorang, atau menyebarkan identitas orang yang baru dicurigai tanpa dasar yang jelas.
Apabila ditemukan kejadian yang mencurigakan, informasi perlu disampaikan melalui jalur pelaporan yang tepat.
Bhabinkamtibmas dapat membantu memberikan arahan mengenai tindakan yang aman dan sesuai kewenangan.
Hubungan yang baik antara masyarakat dan kepolisian membantu warga memahami bahwa mereka tidak harus menangani seluruh persoalan sendiri.
Perlindungan informasi juga menjadi bagian penting dari keamanan.
Data pribadi warga tidak boleh dijadikan bahan pembicaraan di luar kebutuhan yang sah.
Pengurus perlu membatasi akses terhadap catatan tertentu dan menggunakan informasi hanya untuk tujuan yang jelas.
Keamanan seharusnya membuat masyarakat merasa terlindungi, bukan merasa diawasi tanpa alasan.
Evaluasi kegiatan dapat dilakukan dengan menanyakan apakah warga merasa aman, apakah keluhan ditindaklanjuti, dan apakah keputusan pengurus dipahami masyarakat.
Masukan perlu diterima secara terbuka, termasuk dari warga yang jarang hadir dalam pertemuan.
Siskamling yang kuat lahir dari hubungan sosial yang sehat, pengelolaan yang transparan, dan aturan yang dipahami bersama.
Ketika kepedulian berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak, masyarakat dapat menjaga keamanan tanpa menciptakan ketakutan atau konflik baru.
Kepercayaan menjadi dasar agar lingkungan tetap aman, tertib, dan nyaman bagi semua warga.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri
