Akarkata.com, Kalbar – Perselisihan mengenai lahan dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan apabila komunikasi terputus dan setiap pihak hanya berpegang pada tuntutannya sendiri.
Tanah sering memiliki nilai ekonomi sekaligus ikatan emosional karena berkaitan dengan tempat tinggal, mata pencaharian, maupun warisan keluarga.
Oleh sebab itu, pengelolaan konflik membutuhkan pendekatan yang mengutamakan keselamatan, keterbukaan, dan proses yang adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam menghadapi sengketa, masyarakat perlu membedakan tuntutan yang disampaikan dari kepentingan yang melatarbelakanginya.
Permintaan agar suatu kegiatan dihentikan, misalnya, mungkin berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kerusakan tanaman atau perubahan batas lahan.
Memahami alasan tersebut dapat membantu pihak terkait mengidentifikasi persoalan yang perlu diperiksa dan langkah sementara yang dapat dipertimbangkan tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton (2011) menguraikan pendekatan negosiasi berprinsip yang menekankan pemisahan masalah dari hubungan pribadi, pengenalan kepentingan, pencarian pilihan, serta penggunaan ukuran objektif.
Prinsip ini dapat mendukung dialog yang lebih terarah. Namun, dialog bukan pengganti proses resmi dalam menentukan hak atas tanah.
Setiap keputusan tetap harus mengikuti kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pertemuan antarpihak sebaiknya dipersiapkan dengan agenda, tujuan, dan peserta yang jelas.
Semua pihak perlu memperoleh kesempatan menyampaikan keterangan tanpa intimidasi atau tekanan massa.
Apabila terdapat ketimpangan informasi maupun keterbatasan pemahaman, kebutuhan pendampingan perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan.
Kesepakatan yang muncul akibat rasa takut berisiko menimbulkan perselisihan baru di kemudian hari.
Setiap pertemuan juga perlu menghasilkan catatan yang menjelaskan hal-hal yang telah disepakati, informasi yang masih harus diperiksa, serta langkah lanjutan.
Penanggung jawab dan waktu tindak lanjut perlu dibuat jelas agar komunikasi tidak berhenti pada janji tanpa kepastian.
Catatan tertulis membantu mencegah perbedaan pemahaman mengenai isi pembicaraan.
Pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat membantu memberikan informasi sesuai peran masing-masing.
Meski demikian, mereka harus menghindari kesimpulan yang melampaui kewenangannya.
Informasi mengenai batas lahan, riwayat penguasaan, atau kondisi setempat tetap perlu ditelusuri dan diverifikasi sebelum dijadikan dasar tindakan.
Kepolisian berperan menjaga keamanan serta menangani dugaan tindak pidana sesuai kewenangan.
Sementara itu, penentuan hak atas tanah harus mengikuti jalur yang berlaku.
Perbedaan fungsi tersebut perlu dijelaskan agar masyarakat memahami bahwa pengamanan di lokasi bukan berarti penetapan kepemilikan.
Selama proses berlangsung, para pihak harus menghindari ancaman, perusakan tanaman, pemindahan batas secara sepihak, dan pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan.
Langkah sementara untuk menjaga keadaan perlu dibicarakan melalui mekanisme yang tepat dan tidak boleh otomatis dianggap sebagai pelepasan hak atau pengakuan atas klaim pihak lain.
Komunikasi publik pun harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Informasi perkembangan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, tetapi identitas, data pribadi, dan materi yang belum layak disampaikan harus tetap dilindungi.
Pernyataan yang diberikan juga tidak boleh menimbulkan kesan bahwa hasil sengketa telah ditentukan sebelum pemeriksaan selesai.
Penyelesaian konflik lahan yang adil bukan sekadar menghentikan pertengkaran untuk sementara.
Proses tersebut harus membantu para pihak memahami hak, kewajiban, serta langkah lanjutan yang tersedia.
Dengan dialog yang terarah, bukti yang dapat diperiksa, dan penanganan sesuai kewenangan, kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan tanpa mengorbankan keamanan maupun ketertiban bersama.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri







