Akarkata.com, Kalbar – Penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan petugas menuju lokasi terdampak.
Upaya penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan warga memerlukan pembagian tugas yang jelas, informasi yang dapat dipercaya, serta pendataan yang menggambarkan kondisi masyarakat.
Tanpa koordinasi yang baik, bantuan berisiko menumpuk di satu tempat, sementara keluarga lain belum memperoleh pertolongan yang dibutuhkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam situasi darurat, kemampuan setiap keluarga untuk menyelamatkan diri tidak selalu sama.
Warga lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang yang membutuhkan layanan kesehatan dapat menghadapi hambatan lebih besar ketika harus berpindah ke tempat aman.
Karena itu, perencanaan penanganan banjir perlu memasukkan kebutuhan kelompok rentan sejak tahap persiapan, bukan baru setelah masalah muncul di lokasi pengungsian.
Kerangka pengurangan risiko bencana dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2017 menjelaskan bahwa risiko berkaitan dengan ancaman, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas.
Pemahaman ini dapat membantu pemerintah dan petugas menilai kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh, termasuk mengenali keterbatasan akses dan sumber daya yang tersedia.
Di Kalimantan Barat, koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, kepolisian, tenaga kesehatan, pengurus lingkungan, dan relawan penting untuk memastikan setiap kebutuhan ditangani oleh pihak yang tepat.
Kepolisian dapat membantu pengaturan lalu lintas, pengamanan lokasi pengungsian, dan perlindungan lingkungan yang ditinggalkan warga.
Sementara itu, pembagian tugas lintas instansi perlu disesuaikan dengan kewenangan serta kondisi di lapangan.
Tempat pengungsian juga harus dikelola dengan memperhatikan keamanan dan kebutuhan penghuninya.
Ketersediaan ruang saja belum cukup.
Pengelola perlu memperhatikan akses bagi warga dengan keterbatasan mobilitas, privasi keluarga, keselamatan anak, serta mekanisme penyampaian keluhan.
Informasi mengenai kebutuhan khusus harus diterima dan ditindaklanjuti tanpa membuka data pribadi secara berlebihan.
Pendataan penerima bantuan perlu diperbarui sesuai perkembangan situasi.
Informasi yang akurat membantu menentukan lokasi prioritas, jenis kebutuhan, dan distribusi bantuan.
Masyarakat juga perlu mengetahui saluran informasi resmi agar tidak bergantung pada pesan lama atau kabar yang belum terverifikasi.
Relawan memiliki peran penting, tetapi kegiatan mereka harus terkoordinasi.
Pembagian lokasi, tugas, dan batas keselamatan perlu disampaikan sebelum kegiatan dilakukan.
Niat membantu tidak boleh membuat relawan maupun warga menghadapi bahaya yang sebenarnya dapat dihindari.
Setelah banjir surut, evaluasi harus memeriksa hambatan yang terjadi, termasuk keterlambatan bantuan, gangguan komunikasi, dan akses yang terputus.
Hasil evaluasi perlu digunakan untuk memperbaiki rencana berikutnya.
Penanganan banjir yang efektif diukur bukan hanya dari kecepatan respons, melainkan juga dari ketepatan bantuan dan perhatian terhadap warga yang paling membutuhkan.
Dengan koordinasi yang tertib, informasi yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan, upaya perlindungan masyarakat dapat menjadi lebih terarah dan adil.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri







