Akarkata.com, Kalbar – Penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membutuhkan kerja sama berbagai pihak agar korban memperoleh perlindungan yang tepat.
Kepolisian, layanan kesehatan, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membantu korban menghadapi ancaman serta mengakses layanan yang dibutuhkan.
Salah satu tantangan dalam penanganan KDRT adalah kondisi korban yang tidak selalu memungkinkan mereka segera mencari pertolongan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketergantungan ekonomi, ancaman dari pelaku, kekhawatiran terhadap anak, dan keterbatasan tempat tinggal dapat memengaruhi pilihan yang tersedia.
Situasi ini perlu dipahami agar bantuan tidak berhenti pada nasihat untuk meninggalkan rumah atau menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H., menempatkan keselamatan korban sebagai dasar penting dalam penanganan kekerasan di lingkungan keluarga.
Prinsip tersebut membutuhkan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada penerimaan laporan, tetapi juga memastikan korban memahami proses, mengetahui pilihan bantuan, dan mendapatkan tindak lanjut sesuai kebutuhan.
World Health Organization (WHO) dalam panduan klinis tahun 2014 mengenai penanganan perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau kekerasan seksual memperkenalkan pendekatan LIVES.
Prinsip ini menekankan pentingnya mendengarkan, menanyakan kebutuhan, mengakui pengalaman korban, meningkatkan keselamatan, dan menghubungkan mereka dengan layanan pendukung.
Dalam praktiknya, petugas perlu memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperlukan, tahapan penanganan, dan layanan yang dapat diakses.
Korban tidak seharusnya dipaksa menceritakan pengalaman berulang kali tanpa tujuan yang jelas. Komunikasi yang tenang dan transparan dapat membantu mengurangi kebingungan selama proses berlangsung.
Koordinasi antarlembaga menjadi penting ketika korban membutuhkan bantuan di luar penanganan kepolisian.
Kebutuhan tersebut dapat mencakup pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikososial, perlindungan anak, dan dukungan sosial.
Rujukan perlu disertai informasi yang dapat digunakan korban untuk mengakses layanan, bukan sekadar memberikan nama atau alamat lembaga.
Pemerintah daerah dan penyedia layanan juga perlu memperhatikan hambatan geografis.
Di wilayah yang jarak antarpemukimannya jauh, transportasi dan keterbatasan komunikasi dapat menyulitkan korban menjangkau pusat pelayanan.
Informasi mengenai layanan yang tersedia perlu disampaikan dengan jelas agar masyarakat mengetahui pilihan bantuan yang dapat diakses sesuai kondisi setempat.
Kerahasiaan merupakan bagian penting dalam koordinasi tersebut.
Informasi mengenai identitas, alamat, dan pengalaman korban harus ditangani secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembagian informasi antarpihak perlu dibatasi pada kebutuhan penanganan dan perlindungan, sehingga korban tidak menghadapi risiko tambahan akibat penyebaran data pribadi.
Masyarakat juga dapat berperan sebagai penghubung menuju bantuan.
Keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar dapat mendengarkan tanpa menghakimi serta menawarkan pendampingan untuk menghubungi pihak yang berwenang.
Mereka perlu menghindari tindakan konfrontatif yang berpotensi meningkatkan ancaman terhadap korban.
Perhatian khusus harus diberikan kepada anak yang terdampak kekerasan di rumah.
Anak tidak boleh ditempatkan sebagai perantara konflik orang dewasa atau dipaksa memilih pihak tertentu.
Setiap langkah yang berkaitan dengan mereka perlu mempertimbangkan keselamatan, kebutuhan perkembangan, dan penilaian dari pihak yang memiliki kompetensi.
Penanganan KDRT juga tidak boleh hanya dinilai berdasarkan jumlah laporan atau kegiatan sosialisasi.
Evaluasi perlu melihat apakah korban benar-benar terhubung dengan layanan, memahami langkah berikutnya, serta memperoleh tindak lanjut terhadap kebutuhan keselamatannya.
Keluhan mengenai hambatan pelayanan harus menjadi bahan perbaikan bagi lembaga terkait.
Upaya pencegahan dapat diperkuat melalui edukasi masyarakat mengenai bentuk kekerasan, hak korban, dan saluran pertolongan.
Informasi perlu disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta memperhatikan kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.
Edukasi juga harus menegaskan bahwa menjaga nama baik keluarga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ancaman terhadap keselamatan seseorang.
Kepolisian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pendamping, dan masyarakat perlu menjalankan peran secara konsisten.
Kerja sama yang efektif harus menghasilkan akses bantuan yang jelas, perlindungan informasi pribadi, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, korban KDRT tidak perlu menanggung seluruh beban pencarian pertolongan seorang diri dan dapat memperoleh dukungan yang lebih aman.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri
