Akarkata.com, Kalbar – Penipuan digital dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus mengganggu kondisi psikologis korban.
Pelaku sering memanfaatkan identitas palsu, tekanan waktu, dan situasi emosional untuk mendorong seseorang mengambil keputusan tanpa pemeriksaan.
Karena itu, penanganan penipuan tidak cukup hanya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati, tetapi juga perlu memastikan korban mengetahui langkah yang dapat dilakukan setelah menyadari dirinya tertipu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tindakan awal yang penting adalah segera menghubungi bank atau penyedia layanan pembayaran yang digunakan.
Korban perlu menjelaskan transaksi yang terjadi dan menanyakan prosedur penanganan yang tersedia.
Kecepatan pelaporan dapat membantu proses pemeriksaan, tetapi tidak menjamin dana yang hilang akan kembali.
Karena itu, informasi mengenai langkah penanganan harus disampaikan secara realistis.
Bukti transaksi dan komunikasi perlu disimpan secara teratur.
Catatan tersebut dapat meliputi waktu kejadian, jumlah transfer, rekening tujuan, nomor atau akun yang digunakan pelaku, serta salinan percakapan yang relevan.
Bukti sebaiknya tidak diubah atau dihapus karena dapat membantu pihak berwenang memahami kronologi kejadian.
Data sensitif tetap perlu dijaga dan hanya diberikan melalui saluran yang dapat dipercaya.
Di Indonesia, korban penipuan transaksi keuangan dapat memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaporkan dugaan penipuan melalui kanal resminya.
Pelaporan kepada kepolisian juga dapat dilakukan untuk penanganan sesuai proses hukum.
Korban perlu mengikuti petunjuk resmi dan berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat mengembalikan dana dengan meminta biaya tambahan.
Dukungan keluarga memiliki peran penting dalam proses tersebut.
Korban mungkin merasa malu, takut disalahkan, atau khawatir dianggap ceroboh.
Reaksi berupa ejekan dan tuduhan dapat membuat seseorang menunda pelaporan atau menyembunyikan informasi.
Sebaliknya, sikap tenang membantu korban menyusun kronologi dan menyiapkan bukti yang diperlukan.
Pencegahan berikutnya perlu melibatkan keluarga, tempat kerja, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, dan aparat penegak hukum.
Organisasi dapat menetapkan prosedur verifikasi untuk perubahan rekening serta permintaan pembayaran mendadak.
Keluarga juga dapat menyepakati cara mengonfirmasi pesan darurat melalui nomor atau saluran lain yang sudah dikenal.
Di Kalimantan Barat, edukasi mengenai penipuan digital perlu menjangkau masyarakat dengan kebutuhan yang beragam.
Pedagang, pekerja kantor, orang tua, dan pengguna layanan keuangan membutuhkan contoh yang sesuai dengan aktivitas mereka.
Simulasi pelaporan dan pemeriksaan pesan dapat membantu masyarakat memahami tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan mendesak.
Evaluasi program edukasi sebaiknya mengukur kemampuan peserta mengenali permintaan mencurigakan, menjaga kode autentikasi, menemukan kanal pengaduan resmi, dan menyimpan bukti.
Dengan demikian, kegiatan pencegahan tidak berhenti pada penyampaian materi.
Penipuan digital merupakan persoalan yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
Pengguna perlu memverifikasi informasi, organisasi harus membangun prosedur yang aman, keluarga perlu mendukung korban, dan lembaga berwenang menindaklanjuti laporan sesuai kewenangannya.
Penanganan yang terarah dapat membantu mengurangi risiko kerugian lanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengaduan.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri







