Peran Kepolisian dan Masyarakat Penting untuk Mencegah Pemerasan terhadap UMKM

Akarkata.com, Kalbar – Keamanan lingkungan usaha merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan UMKM.

Pedagang membutuhkan kepastian bahwa kegiatan perdagangan dapat berlangsung tanpa ancaman, intimidasi, atau permintaan uang yang tidak memiliki dasar jelas.

Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, pengelola pasar, organisasi usaha, dan masyarakat.

Pemerasan dapat menimbulkan dampak yang lebih besar daripada nilai uang yang diminta.

Bagi pedagang kecil, kehilangan sebagian modal dapat mengurangi persediaan barang dan mengganggu pendapatan keluarga.

Tekanan yang berulang juga dapat membuat pelaku usaha merasa tidak aman ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.

Salah satu hambatan dalam penanganan kasus semacam ini adalah keengganan korban untuk melapor.

Pedagang mungkin khawatir mengalami pembalasan, kehilangan pelanggan, atau menghadapi gangguan terhadap usahanya.

Karena itu, pelayanan pengaduan perlu memperhatikan keselamatan pelapor dan memberikan penjelasan yang realistis mengenai proses penanganan.

Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H., menekankan bahwa perlindungan pelaku usaha harus ditopang oleh pelayanan yang dapat dipercaya.

Masyarakat perlu memperoleh kesempatan menyampaikan informasi tanpa intimidasi, sementara petugas harus menangani setiap laporan secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Kepolisian dapat menerima informasi mengenai dugaan pemerasan, melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, serta menjelaskan langkah yang dapat ditempuh pelapor.

Layanan 110 Polri tersedia secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.

Ketika menghubungi layanan tersebut, warga sebaiknya memberikan keterangan yang jelas mengenai lokasi dan kejadian serta mengikuti arahan petugas.

Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui sosialisasi. Pelapor juga membutuhkan informasi mengenai tindak lanjut yang dapat disampaikan sesuai ketentuan.

Jika suatu proses membutuhkan waktu atau informasi tertentu belum dapat dibuka, penjelasan yang tepat membantu mengurangi ketidakpastian tanpa menjanjikan hasil di luar kewenangan.

Pemerintah daerah dan pengelola pasar memiliki peran dalam mengurangi celah penyalahgunaan.

Informasi mengenai tarif, pungutan resmi, pembayaran jasa, dan pihak yang berwenang harus tersedia secara terbuka. Pedagang tidak seharusnya dipaksa mengandalkan penjelasan sepihak ketika menghadapi permintaan uang yang meragukan.

Upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui pengelolaan lingkungan usaha.

Penerangan yang memadai, penataan akses, dan pengawasan berdasarkan kebutuhan dapat membantu meningkatkan rasa aman.

Namun, langkah tersebut perlu disesuaikan dengan persoalan yang ditemukan, bukan sekadar menambah fasilitas tanpa evaluasi.

Organisasi pedagang dan komunitas UMKM dapat menjadi mitra dalam menyampaikan keluhan yang muncul berulang.

Mereka dapat membantu mengarahkan anggota menuju saluran resmi dan menyampaikan pola kejadian kepada pihak terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pribadi.

Penyelesaian masalah harus diserahkan kepada pihak berwenang, bukan melalui intimidasi atau tindakan main hakim sendiri.

Pendekatan pencegahan kejahatan situasional yang dibahas Ronald V.

Clarke pada 1997 memberikan kerangka untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan melalui perbaikan kondisi yang memungkinkan pelanggaran berlangsung.

Dalam lingkungan perdagangan, transparansi pembayaran, kejelasan prosedur, dan akses pengaduan merupakan langkah yang dapat membantu mempersempit ruang penyalahgunaan.

Evaluasi perlindungan UMKM perlu memperhatikan hasil nyata.

Pemerintah dan pengelola kawasan usaha dapat menilai apakah informasi pembayaran telah dipahami, apakah saluran pengaduan diketahui pedagang, dan apakah keluhan ditindaklanjuti.

Pengulangan gangguan harus menjadi dasar untuk memeriksa kembali efektivitas pengawasan dan pelayanan.

Masyarakat juga perlu bersikap bertanggung jawab ketika mengetahui dugaan pemerasan.

Informasi sebaiknya disampaikan melalui jalur yang tepat, tanpa menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi.

Cara tersebut membantu melindungi pelapor sekaligus mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak lain.

Perlindungan UMKM membutuhkan hubungan yang kuat antara penegakan hukum dan pencegahan.

Kepolisian perlu memberikan pelayanan profesional, pemerintah memastikan transparansi aturan, pengelola pasar memperbaiki kondisi lingkungan, dan organisasi usaha membantu menyampaikan keluhan.

Dengan kerja sama yang konsisten, pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih aman serta memiliki akses terhadap bantuan ketika menghadapi ancaman.

Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri