Akarkata.com, Kalbar – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan lingkungan usaha yang aman agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
Namun, permintaan uang yang disertai tekanan atau ancaman dapat mengganggu kegiatan perdagangan, mengurangi modal usaha, dan menimbulkan rasa takut bagi pelaku usaha.
Karena itu, perlindungan UMKM dari pemerasan perlu didukung pelayanan yang transparan, saluran pengaduan yang mudah diakses, serta penegakan hukum yang profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi pedagang bermodal terbatas, pengeluaran yang tidak jelas dapat memengaruhi kemampuan membeli persediaan, membayar pekerja, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Situasi menjadi semakin sulit ketika seseorang mengaku memiliki kewenangan untuk meminta pembayaran, tetapi tidak mampu menjelaskan dasar, tujuan, atau mekanisme transaksi tersebut.
Kejelasan informasi menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan keadaan.
Pengelola pasar, kawasan perdagangan, dan pemerintah daerah perlu menyediakan informasi mengenai pungutan resmi, tarif yang berlaku, serta prosedur pembayaran.
Informasi tersebut harus mudah ditemukan, diperbarui ketika terdapat perubahan, dan disampaikan menggunakan bahasa yang dipahami pedagang.
Ronald V. Clarke melalui kajian pencegahan kejahatan situasional pada 1997 menjelaskan pentingnya mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dengan memperbaiki kondisi lingkungan.
Dalam konteks perlindungan UMKM, prinsip ini dapat diterapkan melalui transparansi transaksi, pengawasan yang sesuai kebutuhan, serta mekanisme pengaduan yang jelas.
Pendekatan tersebut melengkapi penegakan hukum dan tidak menggantikan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana.
Pelaku usaha juga perlu mengetahui perbedaan antara pungutan resmi, pembayaran jasa yang disepakati, dan permintaan uang yang mengandung unsur pemaksaan.
Setiap dugaan harus diperiksa berdasarkan fakta.
Pedagang dapat meminta penjelasan mengenai dasar pembayaran tanpa harus menerima intimidasi, sedangkan tuduhan terhadap pihak tertentu perlu disampaikan melalui saluran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila menghadapi ancaman, keselamatan harus menjadi prioritas.
Pelaku usaha dapat menyimpan pesan, bukti transaksi, serta mencatat waktu dan lokasi kejadian apabila aman dilakukan.
Mereka tidak perlu memancing konfrontasi atau mengambil risiko untuk mendapatkan rekaman. Informasi yang tersedia dapat disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H., menyoroti pentingnya pelayanan yang dapat dipercaya dalam melindungi masyarakat dari pemerasan.
Kepercayaan tumbuh ketika petugas memberikan penjelasan yang akurat, mendengarkan kekhawatiran pelapor, dan menerangkan langkah penanganan secara terbuka sesuai kewenangannya.
Layanan 110 Polri dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meminta bantuan kepolisian secara gratis.
Pelapor sebaiknya menyampaikan lokasi, bentuk ancaman, dan informasi kejadian secara jelas.
Saluran bantuan juga perlu diperkenalkan melalui pengelola pasar, komunitas pedagang, serta organisasi usaha agar diketahui sebelum keadaan mendesak terjadi.
Organisasi UMKM dapat berkontribusi dengan menyampaikan persoalan yang berulang secara tertib.
Sementara itu, pengelola kawasan usaha perlu mengevaluasi penerangan, akses, dan kebutuhan pengawasan berdasarkan kondisi lapangan.
Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan tanpa mengambil alih kewenangan aparat atau memicu tindakan main hakim sendiri.
Perlindungan UMKM pada akhirnya membutuhkan transparansi, kepastian pelayanan, dan penanganan dugaan pemerasan secara profesional.
Ketika pedagang memahami aturan pembayaran dan mengetahui tempat mencari bantuan, mereka memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil keputusan.
Lingkungan usaha yang aman akan membantu masyarakat mempertahankan penghasilan, menjaga keberlangsungan perdagangan, dan mengembangkan usaha tanpa tekanan yang tidak semestinya.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri
