Akarkata.com, Kalbar – Sengketa lahan merupakan persoalan yang dapat memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan hubungan antarwarga.
Tanah tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga sumber penghasilan, warisan keluarga, serta kepentingan masyarakat.
Ketika perselisihan muncul, setiap pihak biasanya memiliki alasan untuk mempertahankan klaimnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, penyelesaian sengketa lahan perlu dilakukan secara cermat dengan mengutamakan bukti, pemeriksaan fakta, dan penghormatan terhadap prosedur yang berlaku.
Keyakinan seseorang terhadap kepemilikan tanah tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang berhak.
Dokumen pertanahan, riwayat penguasaan, keterangan mengenai batas, serta kondisi di lapangan perlu diperiksa sesuai mekanisme dan kewenangan lembaga terkait.
Langkah ini penting untuk mencegah keputusan yang hanya didasarkan pada cerita sepihak, tekanan kelompok, atau kedudukan sosial seseorang.
Di Kalimantan Barat, informasi lokal dapat membantu memperjelas persoalan.
Pengetahuan warga mengenai nama tempat, batas yang dikenal masyarakat, dan perubahan penguasaan lahan dapat menjadi bahan penelusuran.
Namun, setiap keterangan tetap perlu diverifikasi. Semua pihak harus memperoleh kesempatan yang layak untuk menyampaikan informasi tanpa diskriminasi.
Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton (2011), melalui pendekatan negosiasi berprinsip, menekankan pentingnya memisahkan hubungan antarmanusia dari persoalan yang sedang diperdebatkan serta menggunakan ukuran objektif dalam mencari penyelesaian.
Pendekatan ini dapat membantu mengelola komunikasi, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan formal untuk menentukan hak atas tanah.
Masyarakat yang menghadapi sengketa sebaiknya menyusun kronologi kejadian dan mengumpulkan dokumen yang relevan.
Surat, catatan transaksi, foto kondisi lahan, serta informasi mengenai batas dapat membantu menjelaskan pokok persoalan.
Bahan tersebut perlu disampaikan melalui jalur yang sesuai, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi sensitif.
Penting pula membedakan sengketa hak atas tanah dari keberatan terhadap suatu kegiatan maupun dugaan tindak pidana.
Ketiganya dapat memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda.
Kepolisian memiliki peran dalam menjaga keamanan dan menangani dugaan tindak pidana sesuai kewenangannya, sedangkan penentuan hak atas tanah harus mengikuti proses yang menjadi kewenangan lembaga terkait.
Kehadiran petugas di lokasi tidak otomatis berarti salah satu pihak telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah.
Penjelasan mengenai batas kewenangan perlu diberikan agar masyarakat memahami tujuan setiap tindakan dan tidak membangun harapan yang keliru.
Selama sengketa berlangsung, semua pihak harus menghindari ancaman, perusakan tanaman, pemindahan batas secara sepihak, maupun tindakan yang dapat membahayakan orang lain.
Ketegasan menjaga keamanan harus berlaku secara adil tanpa memandang kekuatan ekonomi atau jumlah pendukung.
Pada akhirnya, penyelesaian sengketa lahan yang dapat dipercaya membutuhkan bukti yang dapat diperiksa, proses yang transparan sesuai ketentuan, dan kesempatan yang setara bagi pihak-pihak terkait.
Dengan menempuh jalur yang tepat, masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya tanpa memperbesar konflik dan tetap menjaga ketertiban bersama.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri







