Akarkata.com, Sintang, Kalimantan Barat – Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sintang menyampaikan pandangannya terkait meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.
Organisasi tersebut meminta pemerintah tidak terburu-buru menjadikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal sebagai penyebab persoalan Karhutla.
Ketua ICDN Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menilai pencabutan perda bukan langkah utama untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penanganan Karhutla seharusnya lebih diarahkan pada pengendalian api, edukasi masyarakat, pengawasan lapangan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara tidak terkendali.
“Mengatasi kebakaran hutan dan lahan itu solusinya memadamkan api dengan efektif. Penyebab kebakaran bukan peladang yang arif,” kata Yohanes Rumpak.
ICDN Nilai Perda Memberikan Kepastian Hukum
Yohanes mengatakan, pembahasan mengenai Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 harus melihat latar belakang pembentukannya secara menyeluruh.
Menurut dia, regulasi tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah serta melibatkan unsur legislatif dan eksekutif.
Ia mengingatkan agar kebijakan pencabutan perda tidak dilakukan hanya dengan melihat kondisi Karhutla saat ini tanpa mempertimbangkan aspek sejarah, sosial, budaya, dan psikologi masyarakat.
“Mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 harus dilihat dulu sejarahnya, psikologi massa, sosiologi, dan ini merupakan produk bersama dengan legislatif. Tidak bisa eksekutif saja untuk mencabut perda tersebut,” tegas Yohanes.
Menurutnya, keberadaan regulasi mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal justru memberikan batasan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas perladangan secara tradisional.
Jangan Kambinghitamkan Peladang
ICDN Sintang juga mengingatkan pemerintah agar persoalan Karhutla tidak diarahkan kepada masyarakat peladang yang menjalankan praktik pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal.
Yohanes menilai persoalan utama bukan semata-mata aktivitas membuka lahan, tetapi bagaimana proses pembukaan dan pengendalian api dilakukan.
Ia menyebut pembakaran yang dilakukan secara terkendali dengan memperhatikan kondisi lingkungan berbeda dengan pembakaran yang menyebabkan api merambat dan meluas.
“Dengan mencabut itu justru pemerintah mau mengkambinghitamkan peladang lagi. Sesungguhnya sumber dari kebakaran hutan dan lahan adalah perilaku masyarakat yang tidak mengendalikan pembukaan lahan dengan arif dan korporasi yang tidak memiliki sistem kontrol lahan dengan benar,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan kearifan lokal dalam pembukaan lahan harus tetap disertai pengawasan dan pengendalian agar api tidak keluar dari lokasi yang telah ditentukan.
Apresiasi Pendekatan Kapolda Kalbar
Dalam kesempatan tersebut, Yohanes Rumpak turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar atas pendekatan dalam menghadapi persoalan Karhutla yang menurutnya mengedepankan edukasi dan pencegahan.
Menurut Yohanes, pendekatan persuasif kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk korporasi apabila terbukti lalai dalam mengendalikan aktivitas pembukaan lahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalbar yang sangat memahami konteks ini dan melakukan pendekatan yang mengedepankan edukasi dan pencegahan. Dan sangat tegas kepada korporasi,” kata Yohanes.
Pencabutan Perda Dinilai Bisa Menimbulkan Ketidakpastian
ICDN Kabupaten Sintang menegaskan sikapnya bahwa pencabutan Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 bukan solusi utama dalam menghadapi Karhutla.
Yohanes justru khawatir pencabutan regulasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menjalankan aktivitas perladangan dengan pendekatan kearifan lokal.
“Bagi kami pencabutan perda bukan solusi dan jangan sampai terjadi. Perda justru memberikan kepastian hukum. Kalau dicabut justru membuat ketidakpastian hukum dan membuat penanganan Karhutla, terutama di Kalimantan Barat, menjadi kacau kembali,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan regulasi di lapangan apabila ditemukan kelemahan, bukan langsung menghapus keseluruhan aturan.
Fokus pada Penegakan Hukum yang Adil
Yohanes menjelaskan bahwa Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal dibentuk melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Karena itu, menurut dia, persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah implementasi aturan tersebut.
“Masalah utama terletak pada pelaksanaan di lapangan, bukan pada teks perda. Energi sebaiknya difokuskan pada penegakan hukum yang seadil-adilnya,” ujar Yohanes.
Sementara itu, Sopian, Sekretaris ICDN Kabupaten Sintang, turut menyampaikan pandangan senada.
Ia menilai sumber asap Karhutla tidak bisa secara sederhana dikaitkan dengan aktivitas pembakaran ladang masyarakat.
Menurut Sopian, terdapat persoalan lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya kebakaran di kawasan gambut yang dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar dan bertahan lebih lama.
“Mencabut perda yang sudah baik itu pasti akan mendapatkan reaksi dari masyarakat,” terang Sopian.
ICDN Sintang berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan penanganan Karhutla secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, lingkungan, serta kondisi masyarakat di lapangan.
Bagi ICDN, pencegahan Karhutla membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Edukasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap pembukaan lahan, kesiapsiagaan pemadaman, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran yang tidak bertanggung jawab dinilai harus berjalan secara bersamaan.
Dengan pendekatan tersebut, upaya menjaga lingkungan di Kalimantan Barat diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat adat dan peladang yang menjalankan tradisi pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal.
