Akarkata.com, Sintang, Kalimantan Barat – Persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
Antrean panjang di sejumlah SPBU dan keluhan masyarakat mendorong Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan sejumlah pihak terkait.
Rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kamis, 3 September 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan itu dihadiri unsur Forkopimda, Hiswana Migas, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Sementara dari Pertamina Patra Niaga, Sales Branch Manager Kalbar II Fuel Muhammad Bisma Abdillah mengikuti rapat melalui Zoom Meeting.
Bupati Soroti Antrean dan Penyaluran Pertalite
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan rapat digelar setelah pemerintah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Pertalite.
Kondisi tersebut semakin terasa karena kemarau panjang menyebabkan debit sejumlah sungai menurun.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi perlu segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kemarau masih panjang, debit air sungai surut, antrean di SPBU juga panjang. Kami perlu mendapatkan penjelasan dari Pertamina kondisi yang sebenarnya mengenai suplai BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sintang,” ujar Gregorius H Bala.
Ia juga menyoroti penggunaan sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi.
Menurutnya, mekanisme tersebut harus memiliki aturan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh SPBU.
Gregorius H Bala meminta Pertamina memberikan informasi mengenai jumlah Pertalite bersubsidi yang dikirim ke Kabupaten Sintang setiap hari.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk mengetahui kecukupan pasokan sekaligus mengantisipasi gangguan distribusi.
SPBU Diminta Cegah Pengisian Tidak Wajar
Bupati Sintang juga meminta Pertamina memperketat pengawasan terhadap SPBU.
Pengisian BBM dengan pola tidak wajar, seperti menggunakan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi maupun melakukan pengisian secara berulang, harus menjadi perhatian.
“Kami berharap agar penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat Kabupaten Sintang lancar dan tepat sasaran, supaya proses ekonomi di wilayah kami tidak terkendala,” tegasnya.
Ia meminta Pertamina bersama tim terpadu turun langsung melakukan pengendalian dan pengawasan di lapangan dengan melibatkan Pemkab Sintang serta aparat penegak hukum.
Selain pengawasan, Gregorius H Bala berharap Pertamina dapat menambah jumlah mobil tangki yang memasok Pertalite ke Sintang sehingga distribusi berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Pertamina Sebut Kuota Pertalite Sintang Bertambah
Menanggapi persoalan tersebut, Sales Branch Manager Kalbar II Fuel Pertamina Patra Niaga Muhammad Bisma Abdillah menjelaskan bahwa kuota Pertalite untuk Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan pada triwulan ketiga.
Ia juga menyebut proses pengambilan Pertalite oleh SPBU menggunakan mobil tangki dari Depot Pertamina berjalan lancar.
Namun, terdapat perubahan lokasi pengambilan pasokan karena Depot Pertamina Sintang saat ini kosong.
“Saat ini, pengambilan Pertalite oleh SPBU sudah tidak bisa ke Depot Pertamina Sintang karena sudah kosong, tetapi ke Depot Pertamina di Pontianak,” jelas Muhammad Bisma Abdillah.
Kondisi tersebut membuat pasokan untuk SPBU Sintang harus mengambil BBM dari Depot Pertamina di Pontianak.
Karena itu, kelancaran mobilisasi mobil tangki menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan Pertalite di wilayah Sintang.
Aturan Barcode Belum Bisa Batasi Liter Pengisian
Muhammad Bisma Abdillah juga menjelaskan bahwa Pertamina belum dapat membatasi jumlah liter Pertalite yang diisi setiap kendaraan hanya melalui sistem barcode karena belum terdapat payung hukum yang secara khusus mengatur pembatasan tersebut.
Namun, ia menegaskan SPBU seharusnya menolak pengisian apabila terdapat ketidaksesuaian antara nomor polisi kendaraan dengan barcode yang digunakan.
Hal serupa berlaku terhadap kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi maupun barcode yang digunakan berkali-kali untuk melakukan pengisian.
“Seharusnya SPBU tidak memperbolehkan pengisian Pertalite jika nomor polisi kendaraan berbeda dengan barcode, tangki kendaraan sudah dimodifikasi, dan barcode sudah berulang-ulang digunakan untuk mengisi Pertalite,” kata Muhammad Bisma Abdillah.
Pemkab Sintang Minta Distribusi Tepat Sasaran
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah Pemkab Sintang untuk mencari solusi atas persoalan penyaluran Pertalite yang dikeluhkan masyarakat.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya pasokan yang cukup, distribusi yang tertib, serta pengawasan terhadap praktik pengisian BBM yang tidak sesuai ketentuan.
Di tengah kemarau yang masih berlangsung dan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, ketersediaan BBM bersubsidi menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi di Kabupaten Sintang.
Pemkab Sintang berharap koordinasi bersama Pertamina, Hiswana Migas, aparat penegak hukum dan perangkat daerah dapat menghasilkan pengawasan yang lebih efektif.
Dengan demikian, penyaluran Pertalite dapat berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
