Akarkata.com, Sintang – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa di Kabupaten Sintang untuk segera menghimpun data valid masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Pendataan tersebut ditargetkan rampung paling lambat April 2026, sebagai dasar penentuan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Arahan tersebut disampaikan Wabup Sintang saat memimpin Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan Jagung Desa, yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Selasa, 27 Januari 2026.
Rapat yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang itu dihadiri oleh 14 camat, perwakilan Polres Sintang, Bulog Sintang, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Florensius Ronny menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang di bawah kepemimpinan Bala–Ronny membutuhkan data kemiskinan yang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia menilai data yang bersumber langsung dari pemerintah desa akan jauh lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan data makro.
“Kalau mau, sebenarnya saya bisa saja mengunduh data dari BPS. Angkanya berkisar 7 sampai 8 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sintang. Namun yang kita perlukan adalah data riil dari seluruh desa: siapa mereka, berapa jumlahnya, dan apa penyebab utama mereka hidup dalam kemiskinan,” jelasnya.
Wabup Sintang memaparkan sejumlah faktor yang selama ini menjadi penyebab masyarakat jatuh ke dalam kategori miskin.
Di antaranya adalah kondisi disabilitas yang membuat seseorang tidak mampu bekerja, riwayat penyakit berat atau menahun seperti TBC, pascastroke, hipertensi berat, serta diabetes yang berdampak pada produktivitas kerja.
Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial, seperti status janda dengan jumlah tanggungan anak yang banyak, juga menjadi faktor dominan.
“Kelompok masyarakat seperti inilah yang harus menjadi prioritas pendataan. Saya tidak ingin ada warga dengan kondisi memprihatinkan yang luput dari perhatian pemerintah, khususnya Pemda Sintang,” tegas Florensius Ronny.
Ia menambahkan, data hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyaluran berbagai bentuk bantuan, baik melalui BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun dukungan anggaran yang disiapkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.
Wabup Sintang juga menyinggung pengalamannya saat melakukan kampanye legislatif dan Pilkada sebelumnya.
Ia menemukan fakta di lapangan bahwa masih terdapat ketimpangan penerima bantuan, di mana ada warga yang relatif mampu menerima bantuan, sementara tetangganya yang hidup dalam kondisi jauh lebih memprihatinkan justru tidak tersentuh program pemerintah.
“Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Ada rumah yang sudah reot, orang tuanya SDM rendah, anaknya penyandang disabilitas, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Data-data seperti inilah yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
