Akarkata.com, Sintang, Kalimantan Barat – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya kembali menguat.
Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, menegaskan dukungan pemerintah provinsi terhadap pemekaran wilayah tersebut apabila pemerintah pusat membuka kembali moratorium pembentukan daerah baru.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Senin (23/02/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Wakil Bupati Florensius Ronny, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah.
Kapuas Raya Dinilai Layak Menjadi Provinsi

Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Gubernur menyampaikan wilayah timur Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk dimekarkan menjadi provinsi tersendiri.
Secara geografis, wilayah tersebut memiliki cakupan area luas dan jarak pelayanan pemerintahan relatif jauh dari ibu kota provinsi saat ini.
Ia menyebut pembentukan Provinsi Kapuas Raya bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan pemerataan pelayanan publik.
Jika moratorium DOB dicabut oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat telah siap mengusulkan pembentukan provinsi baru dengan Sintang sebagai calon ibu kota.
Menurutnya, pemekaran wilayah bukan semata kepentingan administratif, tetapi strategi memperpendek rentang kendali pemerintahan.
Dengan wilayah lebih kecil, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dilakukan lebih efektif.
Tantangan Luas Wilayah Kalimantan Barat

Gubernur mengungkapkan pengalaman selama menjabat menunjukkan luasnya wilayah Kalimantan Barat menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan.
Provinsi ini termasuk salah satu daerah dengan cakupan wilayah sangat besar di Indonesia.
Dengan kondisi geografis yang luas, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik membutuhkan anggaran besar.
Sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
Ia menggambarkan keterbatasan anggaran seperti menutup kebutuhan yang tidak pernah cukup.
Ketika satu sektor dipenuhi, sektor lain masih memerlukan perhatian.
Dampak Pemangkasan Anggaran

Selain luas wilayah, pemerintah provinsi juga menghadapi tantangan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pada 2025, anggaran Kalimantan Barat mengalami pengurangan sekitar Rp300 miliar, tahun 2026 kembali berkurang sekitar Rp522 miliar.
Pemotongan dana tersebut berdampak langsung pada program pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Beberapa kabupaten juga mengalami kondisi serupa.
Menurut Gubernur, pembentukan provinsi baru dapat menjadi solusi jangka panjang agar pengelolaan anggaran lebih fokus dan pembangunan lebih merata.
Percepatan Pelayanan Publik
Jika Kapuas Raya terbentuk, pemerintah daerah di wilayah timur tidak lagi harus menempuh jarak jauh ke Pontianak untuk urusan administratif.
Hal ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas birokrasi.
Selain itu, pemekaran wilayah dapat membuka peluang investasi baru, mempercepat pembangunan jalan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi berpotensi berkembang lebih cepat.
Gubernur juga menyebut bahwa tujuan utama pemekaran adalah kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pembentukan struktur pemerintahan baru.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Sintang menyambut baik rencana tersebut.
Daerah di kawasan timur Kalimantan Barat selama ini memiliki tantangan akses transportasi dan pelayanan publik karena jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi.
Dengan adanya provinsi baru, pemerintah daerah berharap koordinasi program pembangunan menjadi lebih efektif dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani lebih cepat.
Menunggu Kebijakan Pemerintah Pusat
Saat ini pembentukan daerah otonomi baru masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait moratorium DOB.
Selama moratorium belum dicabut, pengusulan provinsi baru belum dapat diproses secara administratif.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapan dari sisi perencanaan dan dukungan daerah.
Pemerintah daerah berharap kebijakan pusat ke depan membuka peluang pembentukan Kapuas Raya.
Harapan Masyarakat
Wacana Kapuas Raya telah lama berkembang di masyarakat wilayah timur Kalimantan Barat.
Banyak pihak berharap pemekaran dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Gubernur menegaskan pembentukan provinsi baru merupakan aspirasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
Ia berharap seluruh pihak tetap menjaga persatuan dan mendukung proses secara konstitusional.
Apabila moratorium daerah otonomi baru resmi dibuka, pemerintah daerah optimistis usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dapat direalisasikan.







