Akarkata.com, Sintang, Kalimantan Barat — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN) Kalimantan Barat menyatakan siap menempuh langkah hukum berupa somasi terhadap pihak Pertamina di wilayah Sintang.
Hal ini menyusul belum adanya tanggapan atas surat resmi yang telah dilayangkan organisasi tersebut beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPW PROJAMIN Kalbar, Eko Jatmiko, menegaskan bahwa surat yang dikirim bukan sekadar komunikasi biasa, melainkan bentuk permintaan klarifikasi resmi terkait persoalan yang dinilai menjadi perhatian publik.
Hingga Kamis (12/3/2026), pihak Pertamina Sintang belum memberikan jawaban ataupun penjelasan resmi kepada organisasi tersebut.
Surat Resmi Dinilai Diabaikan
Menurut Eko Jatmiko, PROJAMIN telah menempuh jalur komunikasi formal dengan mengirimkan surat kepada pihak Pertamina Sintang.
Namun hingga saat ini, surat tersebut belum mendapatkan respons.
Ia menilai sikap diam tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, terutama karena isu yang diangkat berkaitan dengan pelayanan publik.
“Kami sudah melayangkan surat resmi beberapa waktu lalu, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan dari pihak Pertamina Sintang,” ujar Eko kepada awak media.
PROJAMIN menegaskan bahwa tujuan utama surat tersebut adalah meminta penjelasan secara terbuka, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu.
Somasi Disiapkan sebagai Langkah Lanjutan
Apabila tidak ada tanggapan dalam waktu dekat, PROJAMIN Kalbar menyatakan siap melayangkan somasi sebagai bentuk peringatan hukum.
Somasi merupakan langkah awal sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut.
Eko Jatmiko menjelaskan bahwa somasi akan ditempuh sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan sekaligus mendorong transparansi dari pihak terkait.
“Jika tidak ada klarifikasi, kami akan melayangkan somasi. Tujuan kami agar persoalan ini menjadi jelas dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tegasnya.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Dorong Transparansi Pelayanan Publik
Sebagai organisasi yang mengklaim memiliki peran pengawasan terhadap kebijakan dan layanan publik, PROJAMIN menilai transparansi merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurut Eko, setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik seharusnya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Transparansi bukan sekadar slogan, tetapi kewajiban moral bagi lembaga yang melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi dapat mencegah munculnya rumor atau informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.
PROJAMIN Akan Terus Mengawal Kasus
DPW PROJAMIN Kalbar menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari pihak Pertamina Sintang.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mencari konflik, melainkan memastikan akuntabilitas pelayanan publik.
Pengawasan terhadap layanan publik dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menyediakan kebutuhan vital, termasuk sektor energi.
Harapan agar Tidak Memicu Spekulasi Publik
Eko Jatmiko berharap Pertamina Sintang segera memberikan jawaban resmi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu liar di masyarakat.
Menurutnya, klarifikasi yang transparan akan membantu meredam spekulasi sekaligus menjaga reputasi lembaga terkait.
“Harapan kami sederhana, cukup berikan penjelasan resmi agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan persepsi negatif,” katanya.
Pertamina Sintang Belum Beri Keterangan
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pertamina di wilayah Sintang belum memberikan pernyataan resmi terkait surat yang dilayangkan PROJAMIN Kalbar.
Belum diketahui alasan keterlambatan respons tersebut, apakah karena proses internal atau faktor lainnya.
Masyarakat kini menunggu klarifikasi resmi untuk mengetahui duduk persoalan secara objektif.
Somasi Bisa Berujung Proses Hukum
Apabila somasi benar-benar dilayangkan dan tidak mendapatkan tanggapan, tidak menutup kemungkinan langkah hukum selanjutnya akan ditempuh sesuai peraturan yang berlaku.
Namun PROJAMIN menegaskan bahwa jalur hukum merupakan opsi terakhir apabila komunikasi tidak membuahkan hasil.
Komitmen Kontrol Sosial untuk Kepentingan Publik
Kasus ini menunjukkan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap layanan publik.
Keberadaan kontrol sosial diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga negara maupun perusahaan yang melayani masyarakat.
PROJAMIN Kalbar menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk memastikan kepentingan publik tetap terjaga.
Dengan berkembangnya isu ini, publik diharapkan tetap menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
