Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kalimantan Barat, Imam Fauzi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada masyarakat serta insan pers yang berperan aktif dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sanggau.
Menurut Imam Fauzi, keberanian masyarakat dalam melaporkan berbagai indikasi pelanggaran, serta konsistensi media dalam melakukan peliputan dan pengawasan, menjadi faktor penting dalam membuka dugaan praktik yang merugikan negara dan masyarakat tersebut.
Ia menilai keterlibatan publik merupakan bentuk nyata partisipasi warga dalam mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang menjadi perhatian publik ini dikenal dengan istilah “kencing BBM”, yakni praktik yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara mengurangi volume distribusi, mengalihkan penyaluran, atau memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh BBM dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Imam Fauzi menegaskan bahwa subsidi BBM merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat kecil, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi harus ditindak secara serius karena berpotensi merugikan keuangan negara dan menghilangkan hak masyarakat.
“Kami dari DPW RAJAWALI Kalbar sangat mengapresiasi keberanian, kepedulian, dan peran aktif masyarakat serta rekan-rekan media pers yang terus mengawal dan membongkar persoalan ini. Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum perusahaan atau pihak tertentu sama saja merampas hak masyarakat luas,” tegas Imam Fauzi di Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
Mendorong Aparat Penegak Hukum Bertindak Tegas
Lebih lanjut, Imam Fauzi meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik penyelewengan tersebut.
Menurutnya, proses hukum yang transparan dan profesional diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian serta kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Selain itu, ia juga mendorong instansi teknis terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta lembaga pengawas distribusi, untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara komprehensif guna memastikan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat.
Menurut Imam, tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan akan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak mencoba memanfaatkan program subsidi pemerintah untuk keuntungan pribadi.
Perlu Pengawasan Distribusi yang Lebih Ketat
DPW RAJAWALI Kalbar juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam rantai distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan tersebut mencakup proses pencatatan administrasi, distribusi dari depot hingga titik penyaluran, serta mekanisme kontrol terhadap volume dan penerima manfaat.
Imam Fauzi menilai masih adanya celah dalam sistem distribusi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.
Karena itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat pengawasan berbasis data dan melakukan evaluasi secara berkala.
“Pengawasan harus diperketat, mekanisme diawasi ketat, dan siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku. Subsidi adalah amanah negara untuk rakyat, bukan komoditas yang bisa dipermainkan,” ujarnya.
Ajak Masyarakat dan Pers Terus Mengawal
Di akhir pernyataannya, Imam Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau, untuk terus mengawal transparansi distribusi BBM bersubsidi.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat, media, dan pemerintah menjadi kunci dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Semangat organisasi RAJAWALI yang mengusung slogan “Jajaran Wartawan Pena Jadi Senjata, Lembaga Teguh Melindungi Bangsa” disebutnya sebagai landasan dalam mengawal kepentingan publik dan memastikan aset negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Isu dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Sanggau sendiri menjadi perhatian luas karena sering dikaitkan dengan kelangkaan pasokan dan antrean panjang yang terjadi di sejumlah wilayah.
Masyarakat berharap aparat berwenang segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM bersubsidi kembali tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh pihak yang benar-benar berhak menerimanya.
