Akarkata.com, Sintang, Kalbar – Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui penetapan hutan adat yang terencana, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peran Pemerintah Kabupaten dalam Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Sintang yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Selasa, 14 Juli 2026.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat tersebut dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sintang Timur, Sintang Utara, dan Melawi.
Pemkab Sintang Ingin Pengelolaan Hutan Adat yang Jelas

Dalam arahannya, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan gambaran yang jelas mengenai tata kelola hutan adat setelah mendapatkan pengakuan resmi.
Menurutnya, penetapan wilayah hutan adat bukan hanya sebatas penentuan lokasi, tetapi juga harus dibarengi dengan mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.

“Saya ingin mendapatkan gambaran seperti apa pengelolaan hutan adat di masa yang akan datang, ketika hutan adat disahkan, perlakuannya seperti apa, menetapkan lokus hutan adat mungkin tidak terlalu sulit, tetapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana pertanggungjawabannya ke depan,” ujar Gregorius Herkulanus Bala.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu memberikan penjelasan yang mudah dipahami kepada masyarakat terkait manfaat yang akan diperoleh dari penetapan hutan adat tersebut.
Hutan Adat dan Peluang Ekonomi Hijau

Bupati Sintang menilai bahwa pengakuan hutan adat dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan berkelanjutan, termasuk sektor ekonomi hijau yang saat ini menjadi perhatian dunia.
Menurutnya, berbagai potensi seperti perdagangan karbon, konservasi lingkungan, hingga pengembangan hasil hutan bukan kayu dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat adat apabila dikelola secara baik dan sesuai regulasi.

Namun demikian, Gregorius Herkulanus Bala menegaskan bahwa konsep-konsep tersebut harus disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan adat.
“Bisa saja ada manfaat dari ekonomi hijau atau karbon, tetapi penjelasannya harus sederhana supaya masyarakat memahami apa keuntungan yang mereka peroleh ketika wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat,” katanya.
Penetapan Hutan Adat Harus Disiapkan Secara Matang

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sintang juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses penetapan hutan adat.
Ia tidak ingin kebijakan yang diambil terburu-buru sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, seluruh aspek administratif, sosial, hukum, hingga potensi ekonomi harus dikaji secara menyeluruh sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan adat.
“Saya tidak ingin salah dalam menetapkan hutan adat ini, saya berharap hutan tetap terjaga, lingkungan terlindungi, dan pada saat yang sama ada aktivitas ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Gregorius Herkulanus Bala.
Ia berharap hasil diskusi yang berlangsung dapat memberikan informasi dan masukan yang komprehensif bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan langkah strategis terkait pengakuan wilayah adat.
Dorong Dukungan Pemerintah Pusat untuk Masyarakat Sekitar Hutan Adat

Selain pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, Bupati Sintang juga berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan hutan adat tidak hanya bergantung pada status hukum kawasan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem tersebut.

Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan adalah bantuan bibit tanaman produktif yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
Program tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Pemerintah Kabupaten Sintang menyambut baik diskusi ini dan berharap ada dukungan program dari pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan adat yang akan ditetapkan, misalnya melalui bantuan bibit yang sesuai dengan potensi daerah setempat,” harap Gregorius Herkulanus Bala.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat, pengakuan hutan adat di Kabupaten Sintang diharapkan tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.







