Akarkata.com, Pontianak, Kalimantan Barat — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) terus memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Hingga Senin (24/8), aparat kepolisian telah menangani 33 kasus Karhutla yang tersebar di wilayah hukum Polda Kalbar dan sejumlah polres jajaran.
Informasi tersebut disampaikan Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., saat memberikan keterangan kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total perkara tersebut, lima kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar, sementara sisanya ditangani polres jajaran.
“33 kasus sedang ditangani, yaitu Ditreskrimsus Polda Kalbar 5 kasus, Kubu Raya 7 kasus, Sintang 4 kasus, Bengkayang 4 kasus, Melawi 4 kasus, Ketapang 3 kasus, Sambas 2 kasus, Mempawah 1 kasus, Sanggau 1 kasus dan Polres Kapuas Hulu 2 kasus,” ungkap Burhanuddin.
33 Kasus Karhutla Tersebar di Sejumlah Daerah
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan Karhutla masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Kasus yang ditangani kepolisian tersebar di berbagai kabupaten, dengan Kubu Raya menjadi wilayah yang mencatat jumlah perkara terbanyak, yakni tujuh kasus.
Selain Kubu Raya, kasus Karhutla juga ditangani di Sintang, Bengkayang dan Melawi masing-masing empat kasus.
Selanjutnya, tiga kasus berada di Ketapang, dua kasus di Sambas, serta masing-masing satu kasus di Mempawah dan Sanggau. Polres Kapuas Hulu juga menangani dua kasus.
Di tingkat Polda, Ditreskrimsus Polda Kalbar menangani lima perkara yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
922 Hotspot Terdeteksi di Kalimantan Barat
Ancaman Karhutla semakin mendapat perhatian karena hingga berita ini diterbitkan tercatat 922 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat.
Kemunculan ratusan hotspot tersebut menjadi indikator penting bagi aparat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemantauan.
Titik panas tidak selalu berarti kebakaran, namun keberadaannya dapat menjadi indikasi awal yang perlu diverifikasi di lapangan, terutama ketika kondisi cuaca dan lahan mendukung terjadinya penyebaran api.
Dalam penanganan 33 kasus tersebut, kepolisian juga telah mencatat sebanyak 24 orang terlapor.
Sementara itu, perkembangan penanganan perkara masih berlangsung.
Sebanyak sembilan kasus telah dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, 22 kasus masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan dua perkara telah masuk tahap penyidikan.
“Status perkembangan perkaranya yaitu 9 kasus dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, 22 kasus dalam proses penyelidikan, dan 2 kasus dalam proses penyidikan,” imbuh Burhanuddin.
Pelaku Karhutla Terancam Jeratan Hukum
Penanganan Karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api.
Polda Kalbar juga menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan dilakukan secara berulang.
Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta ketentuan pidana dalam KUHP sesuai dengan unsur perbuatan yang ditemukan penyidik.
Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi instrumen pencegahan agar pembukaan maupun pengolahan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.
Polda Kalbar Perkuat Pencegahan dan Patroli
Di sisi lain, Polda Kalbar menyatakan penanganan Karhutla dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, hingga represif.
Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kabidhumas Polda Kalbar melalui Kasubbidpenmas AKBP Prinanto mengatakan, kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan setelah kebakaran terjadi.
Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Menurutnya, personel kepolisian bersama instansi terkait meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya pembakaran lahan, memasang spanduk larangan membakar, meningkatkan patroli di kawasan rawan, memantau hotspot, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi Karhutla.
Kesiapsiagaan personel juga ditingkatkan agar ketika ditemukan titik api, proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat sebelum api meluas dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
“Disamping upaya penegakan hukum untuk membuat efek jera bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan, Polda Kalbar juga melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan upaya preemtif dan kegiatan preventif,” kata Prinanto.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan
Polda Kalbar juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengolah lahan.
Praktik pembakaran yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran lebih luas, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api.
Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api.
Polri menyediakan layanan 110 yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait kejadian yang membutuhkan respons kepolisian.
“Polda Kalbar mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam mengolah lahan. Apabila masyarakat menemukan titik api segera hubungi call center Polri 110,” tutup Prinanto.
Dengan 33 kasus yang sedang ditangani dan ratusan hotspot yang terdeteksi, pengendalian Karhutla di Kalimantan Barat membutuhkan sinergi berkelanjutan antara aparat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
Kecepatan mendeteksi titik api, kesiapan pemadaman, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting untuk menekan risiko Karhutla semakin meluas.
