Akarkata.com, Sintang, Kalimantan Barat – Harapan warga Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang untuk mengakses penerangan listrik berujung kekecewaan mendalam. Desa yang berada di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sekaligus menjadi benteng kedaulatan NKRI di perbatasan langsung dengan Malaysia ini diduga menjadi korban narasi sepihak terkait modus pembangunan jaringan listrik desa (lisdes) yang melibatkan PT Satria Anugrah Usaha (SAU).
Polemik ini mencuat setelah pihak perusahaan tak kunjung merealisasikan komitmennya, meski telah menyerap dana deposit warga selama hampir satu tahun. Pihak PT SAU, melalui perwakilannya yang diidentifikasi bernama Erma, sebelumnya mengiming-imingi masyarakat bahwa pembangunan jaringan listrik akan segera dieksekusi dengan syarat warga menyetorkan uang muka terlebih dahulu. Namun, usai dana dihimpun dan diserahkan, tidak ada indikasi pengerjaan fisik di lapangan.
Mewakili keresahan warga, Kepala Urusan Wilayah Desa Sungai Kelik, Hendra Jaya Saputra, melayangkan somasi terbuka dan menuntut PT SAU segera mengembalikan seluruh dana deposit secara utuh tanpa syarat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menuntut hak masyarakat dikembalikan secara utuh. Kami memberikan batas waktu 3 \times 24 jam kepada PT SAU untuk memproses pengembalian dana tersebut,” tegas Hendra.
Kekecewaan warga kian memuncak seiring mencuatnya dugaan bahwa PT SAU tidak memiliki legitimasi, kewenangan legal, maupun fungsi teknis dalam penyediaan jaringan listrik resmi.
Perusahaan disinyalir memanfaatkan keterbatasan informasi masyarakat perbatasan demi meraup keuntungan finansial.
Sikap tegas warga mendapat dukungan penuh dari Aliansi Masyarakat Perbatasan Bersatu (AMPB).
Ketua AMPB, Noven Suroto, mendesak pemangku kepentingan untuk menuntaskan polemik ini sebelum memicu gejolak sosial.
Ia menyoroti bahwa infrastruktur PLN Sektor Timur Ketungau Hulu berlokasi di Desa Jasa yang bertetangga langsung dengan Desa Sungai Kelik, sehingga interkoneksi listrik seharusnya realistis untuk diwujudkan.
“Jangan jadikan masyarakat perbatasan sebagai objek pengerukan keuntungan berkedok pembangunan. Berikan kado Kemerdekaan ke-81 berupa penerangan yang layak bagi Desa Sungai Kelik demi mewujudkan keadilan sosial,” ujar Noven.
Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Adat Desa Sungai Kelik yang menuntut pertanggungjawaban penuh PT SAU.
Apabila dalam kurun waktu 3X24 jam PT SAU tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan dana deposit dan membuka ruang komunikasi, warga bersama Pemerintah Desa menegaskan akan menempuh jalur hukum adat maupun hukum positif.







