Akarkata.com, Sintang, Kalimantan Barat – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Triwulan III APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 sekaligus membahas persiapan Perubahan APBD 2026.
Evaluasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
Rapat berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Senin, 31 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Sekretaris Daerah Sintang Kartiyus, Kepala Bappeda Sintang Kurniawan, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Evaluasi dilakukan karena pemerintah daerah menilai waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas.
OPD diminta tidak menjadikan pengalaman tahun sebelumnya sebagai alasan untuk menunda pekerjaan hingga mendekati akhir tahun.
Bupati Sintang Minta OPD Percepat Realisasi Anggaran

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan seluruh OPD harus segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
Menurutnya, kebiasaan menumpuk pekerjaan dan realisasi anggaran menjelang akhir tahun harus dihindari.
Gregorius H Bala mengingatkan agar capaian realisasi tahun sebelumnya tidak dijadikan patokan bahwa pekerjaan yang terlambat tetap dapat dikejar pada penghujung tahun.

“Saya berharap kita, OPD, tidak boleh melihat seperti tahun lalu. Ah, tahun lalu juga begini dan terkejar realisasi anggaran. Jangan seperti itu. Saya ingin secepat mungkin kegiatan dilaksanakan oleh OPD,” terang Gregorius H Bala.
Ia juga meminta setiap OPD menjalankan kewajibannya secara cepat dan tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kalau OPD cepat, tetapi pihak lain yang lambat, kita bisa mendesak mereka,” pesan Gregorius H Bala.
OPD Diminta Seimbangkan Target dan Pelaksanaan

Bupati Sintang juga menyoroti adanya OPD yang mengeluhkan keterbatasan anggaran.
Menurutnya, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan apabila program yang sudah dialokasikan justru tidak segera dilaksanakan.
Ia meminta kepala OPD mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban melaksanakan program dan keinginan untuk mendapatkan alokasi anggaran lebih besar.
“Ada juga OPD yang ngeluh diberikan anggaran kecil, yang ada saja tidak cepat menghabiskannya. Harus ada keseimbangan antara kewajiban dan keinginan,” ujar Gregorius H Bala.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada OPD yang mampu merealisasikan anggaran dengan cepat sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu OPD yang mendapat apresiasi adalah Dinas Lingkungan Hidup karena dinilai telah menunjukkan kinerja realisasi anggaran yang baik.
Untuk OPD dengan realisasi di atas 50 persen, Bupati tetap meminta agar kinerja tidak mengendur
Ia menekankan bahwa waktu pelaksanaan APBD 2026 terus berjalan.
“Untuk OPD yang realisasi anggaran sudah di atas 50 persen, terus pacu, jangan santai. Waktu kita semakin terbatas,” tegasnya.
Wakil Bupati Sintang Siapkan Evaluasi Khusus

Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pembahasan khusus terhadap OPD yang masih memiliki tingkat realisasi anggaran rendah.
Menurut Florensius Ronny, sejak awal 2026 pemerintah daerah sebenarnya telah mendorong percepatan pelaksanaan anggaran.
Bahkan, terdapat gagasan agar sebagian besar anggaran murni dapat direalisasikan lebih awal sehingga beban pekerjaan pada akhir tahun menjadi lebih ringan.
“Di awal tahun 2026 sudah dilaksanakan rapat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Sintang. Disepakati ada semacam tagline, ‘habiskan anggaran murni di awal tahun, di akhir tahun kita tinggal santai’. Tapi faktanya, sudah mendekati September, serapan anggaran juga masih di bawah 50 persen,” terang Florensius Ronny.
Ia menegaskan evaluasi tidak serta-merta diarahkan untuk mencari kesalahan kepala OPD.
Pemerintah akan terlebih dahulu melihat strategi dan teknik pelaksanaan kegiatan yang selama ini diterapkan.
“Kita evaluasi strategi dan teknik dalam pelaksanaan anggaran yang sudah dilakukan. Mesti ada teknik-teknik lain untuk percepatan serapan anggaran di masa-masa yang akan datang,” tegasnya.
47 OPD Dievaluasi, Enam Masih di Bawah 50 Persen

Kepala Bappeda Sintang Kurniawan memaparkan perkembangan realisasi anggaran pada 47 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 OPD telah mencatat realisasi anggaran pada kisaran 50 hingga 70 persen.
Sementara itu, terdapat tiga OPD yang realisasinya telah melampaui 70 persen.
Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Kecamatan Ketungau.
Namun, masih terdapat enam OPD dengan realisasi anggaran berada pada kisaran 25 hingga 50 persen.
Keenamnya yakni BPKAD, Bappenda, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas KBP3A, Dinas Perkim, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sintang tercatat memiliki realisasi paling rendah, yakni sekitar 19 persen.
Kurniawan menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi kendala teknis pada aplikasi SIPD.
“Kendala teknis di aplikasi SIPD menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi Disbunak Sintang,” beber Kurniawan.
Percepatan Anggaran Jadi Perhatian Jelang APBD Perubahan

Evaluasi realisasi anggaran tersebut menjadi penting karena Pemkab Sintang juga segera memasuki tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2026.
Pemerintah daerah berharap persoalan yang menghambat pelaksanaan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Dengan waktu yang semakin terbatas, OPD diminta tidak menunggu hingga penghujung tahun untuk mengejar target realisasi.
Arahan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menjadi penegasan bahwa percepatan anggaran bukan sekadar mengejar angka serapan, tetapi memastikan program pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
Karena itu, seluruh OPD didorong bekerja lebih cepat, memperbaiki strategi pelaksanaan kegiatan, menyelesaikan kendala teknis, serta memastikan setiap penggunaan anggaran tetap dilakukan secara tertib, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.







