Akarkata.com, Kalbar – Tawaran kerja ke luar negeri kerap menarik perhatian masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
Janji gaji besar, proses keberangkatan yang disebut mudah, serta tawaran dari orang yang dikenal dapat membuat calon pekerja segera mengambil keputusan.
Padahal, sebelum menyetujui pekerjaan atau membayar biaya apa pun, informasi mengenai perekrut, perusahaan, dan tujuan penempatan perlu diperiksa secara cermat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi masyarakat Kalimantan Barat, informasi pekerjaan di negara tetangga bisa diperoleh melalui keluarga, teman, perantara, maupun media sosial.
Kedekatan dengan orang yang menyampaikan tawaran sering menumbuhkan rasa percaya.
Namun, hubungan pribadi tidak otomatis menjamin bahwa informasi tersebut benar atau proses perekrutannya sesuai ketentuan.
Salah satu persoalan utama dalam perekrutan tenaga kerja adalah ketimpangan informasi.
Perekrut mungkin mengetahui rincian pekerjaan, biaya, dan pihak penerima, sedangkan calon pekerja hanya memahami sebagian janji yang disampaikan.
Jika besaran gaji dijelaskan secara meyakinkan tetapi lokasi kerja, tugas, potongan biaya, dan ketentuan kontrak tidak transparan, calon pekerja belum memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan.
International Labour Organization (ILO), melalui General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and Related Costs (2019), memberikan pedoman mengenai perekrutan yang adil dan perlindungan hak pekerja.
Prinsip tersebut menegaskan pentingnya proses perekrutan yang transparan.
Sementara itu, persyaratan dan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Calon pekerja sebaiknya memastikan siapa pemberi kerja, di mana lokasi penempatan, apa tugas yang akan dijalankan, berapa upah yang diterima, serta bagaimana pengaturan jam kerja dan tempat tinggal.
Dokumen perjanjian perlu dipahami sebelum ditandatangani.
Jika terdapat istilah yang sulit dimengerti, calon pekerja berhak meminta penjelasan dan mencari bantuan melalui instansi resmi.
Desakan untuk segera membayar, ancaman kehilangan kesempatan, perubahan tujuan perjalanan, atau ketidakjelasan pihak yang menerima pekerja patut menjadi alasan untuk berhenti sejenak dan melakukan pemeriksaan.
Kesempatan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan seharusnya memberikan ruang bagi calon pekerja untuk memahami hak dan kewajibannya.
Pemerintah desa dapat berperan dengan menyediakan informasi mengenai layanan resmi dan tempat konsultasi.
Keluarga juga perlu mengetahui tujuan keberangkatan, identitas pemberi kerja, serta kontak yang dapat dihubungi. Salinan dokumen penting sebaiknya disimpan secara aman.
Keberangkatan nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan yang berbeda dan harus dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
Namun, perekrutan yang tidak transparan dapat meningkatkan kerentanan terhadap penipuan dan eksploitasi.
Perlindungan pekerja migran harus dimulai sebelum keberangkatan.
Dengan informasi yang benar, kesempatan memeriksa dokumen, dan akses terhadap layanan resmi, masyarakat dapat mengambil keputusan secara lebih aman tanpa kehilangan hak untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
Oleh: Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri







