Akarkata.com, Melawi, Kalbar – Proses penerimaan terpadu anggota Polri Tahun 2026 di Polres Melawi mendapat pengawasan ketat dari fungsi internal kepolisian.
Pada Senin (6/4/2026), Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Melawi melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tahapan pemeriksaan administrasi awal atau Rikmin Awal yang digelar di Aula Tribrata Polres Melawi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri untuk memastikan seluruh tahapan rekrutmen berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengawasan dari Propam juga menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran, penyimpangan, maupun praktik curang selama proses seleksi berlangsung.
Kegiatan pengawasan dipimpin langsung oleh Kasie Propam Polres Melawi, Iptu Yerry Tanto.
Dalam pelaksanaannya, ia didampingi oleh Iptu Togap selaku pengawas internal.
Keduanya secara aktif memantau seluruh rangkaian pemeriksaan administrasi awal terhadap para calon siswa yang mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri Tahun 2026.
Propam Pastikan Seluruh Tahapan Berjalan Sesuai Prosedur
Kasie Propam Polres Melawi, Iptu Yerry Tanto, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku.
Dalam tahapan Rikmin Awal, Propam melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dokumen para peserta.
Mulai dari identitas diri, ijazah, kelengkapan berkas, hingga kesesuaian data administrasi diperiksa secara teliti.
Selain memeriksa dokumen, Propam juga memantau jalannya proses pemeriksaan di lapangan.
Hal ini dilakukan agar tidak ada peserta yang memperoleh perlakuan khusus maupun keuntungan yang tidak sesuai aturan.
Menurut Iptu Yerry Tanto, pengawasan harus dilakukan sejak tahap awal karena pemeriksaan administrasi merupakan pintu pertama dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.
Jika sejak awal terdapat pelanggaran atau manipulasi data, maka hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas tahapan berikutnya.
Dengan adanya pengawasan langsung dari Propam dan pengawas internal, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti seleksi dengan rasa aman dan percaya diri.
Mereka juga diyakinkan bahwa proses penerimaan berlangsung secara adil dan terbuka.
Rekrutmen Anggota Polri Harus Bersih dan Bebas KKN
Dalam keterangannya, Iptu Yerry Tanto menegaskan bahwa pengawasan terhadap penerimaan anggota Polri merupakan bagian dari upaya mewujudkan rekrutmen yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Polri selama ini terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui sistem rekrutmen yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, seluruh tahapan penerimaan anggota Polri harus dilaksanakan sesuai prinsip BETAH, yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.
Menurutnya, tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, pemberian imbalan, maupun upaya-upaya lain yang dapat mencederai proses seleksi.
“Pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mewujudkan rekrutmen yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Iptu Yerry Tanto.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan, persiapan, dan hasil yang diperoleh selama mengikuti seleksi.
Tidak ada pihak yang dapat menjamin atau memengaruhi hasil penerimaan.
Dengan sistem yang diawasi secara ketat, diharapkan akan lahir calon anggota Polri yang benar-benar memiliki kualitas, integritas, dan kompetensi sesuai kebutuhan institusi.
Peserta Diimbau Waspadai Oknum Penjanjikan Kelulusan
Dalam kesempatan itu, Iptu Yerry Tanto juga mengingatkan kepada seluruh peserta dan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku bisa membantu kelulusan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri.
Ia menegaskan bahwa sering kali ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan menawarkan bantuan, menjanjikan kelulusan, bahkan mengaku memiliki akses ke panitia seleksi.
Padahal, seluruh tahapan penerimaan anggota Polri dilakukan secara terbuka dan hasilnya ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta.
Karena itu, para calon siswa diminta untuk fokus mempersiapkan diri dan tidak terpengaruh oleh rayuan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, Propam Polres Melawi juga mengingatkan bahwa menawarkan soal ujian, menjanjikan kelulusan, atau meminta imbalan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila menemukan hal yang tidak wajar dalam rekrutmen terpadu anggota Polri, seperti adanya kecurangan, pihak yang menjanjikan kelulusan, atau menawarkan soal ujian, segera laporkan ke Propam Polres Melawi atau melalui layanan pengaduan Yanduan Propam Polri,” ujar Iptu Yerry Tanto.
Imbauan tersebut disampaikan agar seluruh peserta dan masyarakat lebih waspada.
Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap proses penerimaan anggota Polri akan menjadi semakin kuat.
Pengawasan Internal Jadi Jaminan Transparansi
Kehadiran Propam dan pengawas internal dalam pelaksanaan Rikmin Awal di Polres Melawi menjadi bentuk nyata penguatan fungsi pengawasan di lingkungan Polri.
Pengawasan internal dinilai penting agar setiap tahapan seleksi dapat berjalan sesuai aturan tanpa adanya penyimpangan.
Iptu Togap selaku pengawas internal turut memantau jalannya pemeriksaan administrasi.
Bersama Kasie Propam, ia memastikan panitia bekerja secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar prosedur.
Selain itu, pengawasan internal juga bertujuan untuk memberikan rasa percaya kepada peserta bahwa seluruh proses dilakukan secara objektif.
Dengan demikian, setiap calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk lolos berdasarkan kemampuan masing-masing.
Pengawasan yang ketat juga akan mendorong panitia untuk bekerja lebih teliti dan bertanggung jawab.
Hal ini penting karena proses rekrutmen anggota Polri merupakan salah satu tahapan strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di institusi kepolisian.
Polres Melawi Komitmen Wujudkan Rekrutmen yang Terpercaya
Dengan adanya pengawasan langsung dari Propam Polres Melawi, pelaksanaan pemeriksaan administrasi awal penerimaan anggota Polri Tahun 2026 diharapkan berlangsung dengan lebih tertib, transparan, dan dapat dipercaya.
Polres Melawi menegaskan bahwa seluruh peserta memiliki hak dan peluang yang sama untuk mengikuti seleksi.
Tidak ada jalur khusus, tidak ada praktik KKN, dan tidak ada pihak yang dapat memengaruhi hasil kelulusan.
Melalui sistem pengawasan yang ketat, Polres Melawi berharap dapat melahirkan anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan benar-benar siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Pengawasan yang dilakukan oleh Propam juga menjadi pesan kuat bahwa institusi Polri terus berbenah dan berkomitmen menjaga kepercayaan publik.
Dengan rekrutmen yang bersih dan transparan, masyarakat diharapkan semakin yakin bahwa proses penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara jujur dan adil.
