Kejati Kalbar Selamatkan Rp115 Miliar dalam Kasus Korupsi Tambang Bauksit 2017–2023

- Admin

Kamis, 16 April 2026 - 14:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aspidsus Kejati Kalbar Ungkap Penyelamatan Keuangan Negara Rp115 Miliar

Aspidsus Kejati Kalbar Ungkap Penyelamatan Keuangan Negara Rp115 Miliar

Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 16 April 2026, Kejati Kalbar mengumumkan keberhasilan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp115.000.000.000 atau Rp115 miliar dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan bauksit yang terjadi selama kurun waktu 2017 hingga 2023.

Penyelamatan uang negara ini menjadi salah satu capaian penting Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi di sektor sumber daya alam.

Penyelamatan Uang Negara Jadi Bukti Keseriusan Penegakan Hukum

Dalam keterangannya, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Siju, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyelamatan keuangan negara sebesar Rp115 miliar tersebut merupakan hasil dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara intensif oleh tim penyidik.

Menurut Siju, S.H., M.H., pengembalian dana tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap para pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara.

“Tujuan utama penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi bukan hanya menghukum pelaku, melainkan juga memastikan kerugian negara dapat dipulihkan,” ujarnya dalam konferensi pers.

Ia menegaskan bahwa langkah penyelamatan keuangan negara ini dilakukan melalui serangkaian proses hukum, mulai dari penyidikan, penelusuran aset, hingga pengamanan terhadap dana yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dugaan Korupsi Tata Kelola Tambang Bauksit di Kalimantan Barat

Kasus yang ditangani Kejati Kalbar ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.

Baca Juga:  Tim Gerak Cepat Gabungan Amankan Kembali Tahanan Kabur Setelah Tiga Hari Pelarian

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2017 hingga 2024.

Kalimantan Barat sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil bauksit terbesar di Indonesia.

Oleh karena itu, tata kelola sektor pertambangan menjadi hal yang sangat penting agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, dugaan korupsi dalam pengelolaan tambang bauksit dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Penyimpangan dapat terjadi dalam bentuk perizinan, pembayaran kewajiban kepada negara, maupun pengelolaan hasil tambang yang tidak sesuai ketentuan.

Dengan adanya penanganan perkara ini, Kejati Kalbar berharap praktik-praktik serupa tidak kembali terjadi.

Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan pengelolaan sumber daya alam.

Kasi Penkum Kejati Kalbar Sampaikan Komitmen Transparansi

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., menyampaikan bahwa konferensi pers tersebut digelar sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurut I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., Kejati Kalbar ingin memastikan bahwa masyarakat mengetahui perkembangan penanganan perkara korupsi yang menjadi perhatian publik, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan.

Ia menjelaskan bahwa transparansi sangat penting agar publik dapat melihat secara langsung kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selain itu, keterbukaan informasi juga diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menyampaikan setiap perkembangan perkara secara terbuka, profesional, dan akuntabel,” kata I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H.

Dampak Penyelamatan Rp115 Miliar bagi Negara dan Masyarakat

Penyelamatan keuangan negara sebesar Rp115 miliar memiliki arti penting, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi pembangunan.

Baca Juga:  Tiga Tahanan Kabur, Tim Kejari dan Tim Kejati Berhasil Tangkap Dua Pelaku

Dana tersebut pada dasarnya merupakan hak negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program bagi masyarakat.

Apabila dikelola dengan baik, anggaran sebesar Rp115 miliar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat.

Karena itu, keberhasilan Kejati Kalbar dalam menyelamatkan uang negara patut diapresiasi.

Langkah ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi kepentingan publik.

Selain itu, penanganan perkara korupsi di sektor pertambangan juga menjadi peringatan bagi perusahaan maupun pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menjalankan aktivitasnya sesuai peraturan yang berlaku.

Kejati Kalbar Tegaskan Perkara Masih Berjalan

Meski telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp115 miliar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan bahwa proses penanganan perkara masih terus berjalan.

Aspidsus Kejati Kalbar, Siju, S.H., M.H., memastikan tim penyidik akan terus mendalami berbagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan bauksit tersebut.

Kejati Kalbar juga menegaskan tidak akan berhenti pada pengembalian kerugian negara semata, melainkan tetap berupaya menuntaskan proses hukum hingga tuntas.

Dengan demikian, seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keberhasilan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp115 miliar ini menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Kalimantan Barat.

Masyarakat kini menaruh harapan agar proses hukum berjalan transparan, objektif, dan mampu menghadirkan keadilan bagi semua pihak.

Berita Terkait

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalisasi PAD Bersama DPRD, Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Kejati Kalbar Setujui Dua Perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif Tahap Penuntutan
Kejati Kalbar Tegaskan Penanganan Kasus Bauksit dan Dana CSR Napak Tilas Sesuai Ketentuan Hukum
Kajati Kalbar Lantik Efrivel sebagai Kajari Sambas, Tekankan Integritas dan Penegakan Hukum
Kejati Kalbar Resmi Luncurkan SIKAWAN DAYAK, Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Masyarakat Adat Kalimantan Barat
SIKAWAN DAYAK, Upaya Kejati Kalbar Perkuat Hak Keperdataan Masyarakat Adat, Khususnya bagi Perempuan dan Anak Dayak
Kajati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan Setujui 4 Permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif
Binmatkum 2026 Kejati Kalbar, Dorong Pencegahan Karhutla dan Konflik Pertanahan
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:30 WIB

Hari Kedua Operasi Zebra Kapuas 2026, Satlantas Polres Landak Tindak Dua Kendaraan Berknalpot Brong

Selasa, 17 November 2026 - 14:24 WIB

Polsek Kendawangan Sosialisasikan Penerimaan Polri 2026 kepada 80 Pelajar SMKN 1 Kendawangan

Selasa, 17 November 2026 - 14:19 WIB

Kapolres Ketapang Hadiri Penutupan Festival Pencak Silat Tradisional Kalbar 2026, Serampang Dua Belas Juara Umum

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Ops Zebra Kapuas 2026, Polres Melawi Imbau Penggunaan Helm SNI dan Larang Anak di Bawah Umur Berkendara

Selasa, 17 November 2026 - 11:41 WIB

Satgas Gakkum Operasi Zebra Kapuas 2026 Tertibkan Alun-Alun Pontianak

Senin, 16 November 2026 - 17:45 WIB

Polda Kalbar Tanamkan Disiplin dan Integritas kepada Pelajar SMAN 1 Pontianak melalui Program Polidik

Senin, 16 November 2026 - 17:37 WIB

Banjir Rendam Pasar Subah Sambas, Polsek Subah Turun Langsung Pantau Kondisi dan Keselamatan Warga

Senin, 16 November 2026 - 17:32 WIB

Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo Pimpin Apel Operasi Zebra Kapuas 2026 di Polres Sambas

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x