Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat resmi memulai pelaksanaan Audit Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol. Irwan, S.I.K., dalam acara Taklimat Awal yang digelar di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Senin, 20 April 2026.
Pelaksanaan audit ini menjadi langkah penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi di lingkungan Polda Kalbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, para Kasubbagrenmin, serta unsur terkait lainnya.
Sementara itu, para Kapolres dan jajaran di seluruh wilayah Kalimantan Barat mengikuti kegiatan secara virtual melalui sambungan video conference.
Audit Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada aspek perencanaan dan pengorganisasian.
Kedua aspek tersebut dinilai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di lingkungan Polda Kalbar.
Audit Kinerja Jadi Instrumen Penting Pengawasan Internal
Dalam sambutannya, Kombes Pol. Irwan, S.I.K. menegaskan bahwa audit kinerja memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, audit bukan hanya sekadar kegiatan pemeriksaan administrasi, tetapi merupakan instrumen pengawasan internal yang berfungsi untuk memastikan seluruh proses berjalan secara tepat, terarah, dan akuntabel.
“Pada Tahun Anggaran 2026 ini, audit kinerja Tahap I sangat penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan di Polda Kalbar berjalan tepat, terarah, dan akuntabel. Kita harus memastikan adanya keselarasan antara program dengan tujuan organisasi agar manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujar Kombes Pol. Irwan, S.I.K.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pengorganisasian.
Jika kedua aspek tersebut dilakukan dengan baik, maka program kerja yang dijalankan akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, Audit Kinerja Tahap I difokuskan pada evaluasi terhadap proses perencanaan program, penetapan target, serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja.
Fokus Audit pada Perencanaan dan Pengorganisasian
Audit Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2026 menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu perencanaan dan pengorganisasian.
Perencanaan menjadi tahap awal yang sangat penting karena menentukan arah pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
Melalui audit ini, Polda Kalbar ingin memastikan bahwa seluruh program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Selain itu, audit juga dilakukan untuk melihat apakah setiap satuan kerja telah menyusun program secara realistis, terukur, dan sejalan dengan tujuan Polri.
Di sisi lain, aspek pengorganisasian juga mendapat perhatian khusus.
Hal ini mencakup pembagian tugas, koordinasi antarbagian, hingga kesiapan personel dalam melaksanakan program.
Kombes Pol. Irwan, S.I.K. menegaskan bahwa program yang baik tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh organisasi yang solid dan pembagian peran yang jelas.
Dengan demikian, audit ini diharapkan dapat menemukan potensi kekurangan sejak dini sehingga dapat segera diperbaiki.
Kapolres Jajaran Ikuti Secara Virtual
Pelaksanaan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap I T.A. 2026 tidak hanya diikuti oleh pejabat di lingkungan Polda Kalbar, tetapi juga melibatkan seluruh jajaran Polres di Kalimantan Barat.
Para Kapolres dan jajaran mengikuti kegiatan melalui video conference dari wilayah masing-masing.
Kehadiran secara virtual tersebut dilakukan agar seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme audit.
Dengan mengikuti taklimat secara langsung, para Kapolres diharapkan dapat mempersiapkan satuan kerjanya masing-masing agar proses audit berjalan lancar.
Selain itu, komunikasi melalui video conference juga mempermudah koordinasi antara Polda Kalbar dengan jajaran di daerah.
Langkah ini menunjukkan bahwa Polda Kalbar berupaya melibatkan seluruh unsur organisasi dalam membangun tata kelola yang lebih baik.
Kabid Humas: Audit Wujud Good Governance di Lingkungan Polri
Senada dengan Irwasda Polda Kalbar, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan audit merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Menurutnya, audit menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Audit ini adalah instrumen kendali untuk menjamin bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme personel, terutama pada posisi strategis seperti penyidik dan pengelola keuangan,” tegas Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketika anggaran digunakan secara tepat, maka sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian akan semakin baik.
Pada akhirnya, masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas.
Audit Diharapkan Cegah Penyimpangan Sejak Dini
Salah satu tujuan utama pelaksanaan Audit Kinerja Tahap I T.A. 2026 adalah mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Melalui audit yang dilakukan secara menyeluruh, Polda Kalbar berharap dapat mendeteksi berbagai kelemahan atau kekurangan sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.
Penyimpangan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran dapat berdampak pada terganggunya program kerja serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Karena itu, Polda Kalbar menekankan pentingnya integritas dan transparansi di seluruh lini organisasi.
Audit ini tidak hanya bertujuan mencari kesalahan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar setiap satuan kerja dapat bekerja lebih baik.
Dengan demikian, seluruh personel diharapkan semakin memahami pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Polda Kalbar Bangun Kepercayaan Publik Melalui Transparansi
Melalui pelaksanaan Audit Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2026, Polda Kalbar ingin menunjukkan komitmennya dalam membangun institusi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang tepat, serta penggunaan anggaran yang transparan, Polda Kalbar optimistis dapat mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas.
Selain itu, audit ini juga diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin, terbuka, dan bertanggung jawab di seluruh jajaran.
Ke depan, Polda Kalbar berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan demi mewujudkan institusi Polri yang modern, dipercaya, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.
