Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penerapan mekanisme Restorative Justice (RJ) serta Plea Bargain (Pengakuan Bersalah) sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.
Pada Kamis, 25 Juni 2026, Kejati Kalbar melaksanakan ekspose permohonan persetujuan penghentian penuntutan melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) terhadap tersangka Walhasan alias Pak Wal yang disangkakan melanggar Pasal 591 huruf a KUHP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, dilakukan pula ekspose persetujuan mekanisme Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) terhadap tersangka Ika Suryani alias Ika atas dugaan pelanggaran Pasal 488 KUHP yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) untuk memperoleh persetujuan.
Restorative Justice Wujud Penegakan Hukum Berkeadilan
Sepanjang tahun 2026, Kejati Kalbar telah mengimplementasikan enam perkara melalui mekanisme Restorative Justice.
Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga bertujuan memulihkan keharmonisan sosial, memberikan manfaat hukum, serta menciptakan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.
Plea Bargain Dorong Peradilan Lebih Cepat dan Efisien
Selain Restorative Justice, Kejati Kalbar mulai menerapkan mekanisme Plea Bargain sebagai bagian dari semangat pembaruan hukum acara pidana nasional.
Skema ini berlaku bagi perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, terdakwa bukan residivis, serta mengakui kesalahan secara sukarela.
Dengan adanya pengakuan bersalah tersebut, proses penanganan perkara menjadi lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengabaikan hak-hak tersangka maupun prinsip keadilan.
Sebagai bentuk apresiasi atas sikap kooperatif terdakwa, penuntut umum dapat memberikan tuntutan yang lebih ringan, dengan seluruh proses tetap berada di bawah pengawasan hakim.
Dr. Emilwan Ridwan: Hukum Harus Menghadirkan Keadilan yang Dirasakan Masyarakat
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbaiki keadaan, memulihkan hubungan sosial, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Kejati Kalbar meyakini bahwa penegakan hukum yang modern harus mampu menyeimbangkan ketegasan dengan nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu, berbagai inovasi akan terus dilakukan agar pelayanan hukum semakin efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui penerapan Restorative Justice dan Plea Bargain, Kejati Kalbar berharap keadilan tidak hanya ditegakkan secara normatif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
