Akarkata.com, Mempawah, Kalbar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana perlindungan konsumen terkait peredaran oli palsu atas nama EDY MULYADI alias EDY CHOW dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat, Rabu (8/7/2026).
Penyerahan Tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Nomor: B-726/O.1.4/Enz.1/02/2026 tanggal 23 Februari 2026.
Dengan demikian, tanggung jawab penanganan perkara kini sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mempawah untuk memasuki tahap penuntutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelaksanaan Tahap II mengacu pada Surat Nomor B/43.F/VII/RES.2.1/2026/Ditreskrimsus tanggal 3 Juli 2026 yang menjadi dasar hukum penyerahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik kepada JPU.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran oli yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan dipasarkan menggunakan merek tertentu tanpa hak.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh tim gabungan yang melibatkan unsur Kejaksaan dan TNI sebelum penanganannya dilimpahkan kepada Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat.

Dalam proses penyidikan, aparat melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi serta mengamankan berbagai barang bukti berupa oli yang diduga palsu.
Penyidik juga melengkapi pembuktian melalui hasil pemeriksaan laboratorium dan alat bukti lainnya sebelum akhirnya menetapkan EDY MULYADI alias EDY CHOW sebagai tersangka.
Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah menerima pelimpahan perkara, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah langsung melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari, terhitung mulai 8 Juli 2026.
Masa penahanan tersebut dimanfaatkan untuk menyusun surat dakwaan sekaligus mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri agar segera disidangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa perkara telah memasuki tahapan penuntutan setelah seluruh persyaratan formil maupun materiil dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti.
Menurutnya, penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan bagian penting dari mekanisme penegakan hukum setelah berkas perkara memperoleh status lengkap (P-21).
Kejaksaan berkomitmen menjalankan proses penuntutan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Dr. Samsuri menegaskan bahwa setelah Tahap II diterima, Jaksa Penuntut Umum akan segera menyelesaikan seluruh administrasi penuntutan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.
Dr. Samsuri menekankan bahwa peredaran oli palsu bukan hanya merugikan pemegang merek, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat.
Penggunaan oli yang tidak memenuhi standar kualitas dapat menyebabkan kerusakan mesin kendaraan, menimbulkan kerugian ekonomi, hingga mengancam keselamatan pengguna kendaraan.
“Kami memastikan proses penuntutan dilakukan secara cermat, profesional, dan akuntabel. Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen dari peredaran produk ilegal,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Dr. Samsuri.







