Akarkata.com, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali melanjutkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2023.
Tim jaksa penyidik memeriksa empat orang saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Jumat (27/2/2026).
Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.30 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya penyidik memanggil lima saksi, namun satu orang tidak dapat hadir sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap empat saksi yang memenuhi panggilan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan tambang bauksit di Kalbar.
Pemeriksaan Berkaitan dengan Perizinan Tambang
Para saksi yang diperiksa merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan proses administrasi perizinan kegiatan pertambangan.
Pemeriksaan difokuskan pada mekanisme penerbitan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) serta rekomendasi ekspor bauksit selama periode 2017–2023.
Sebelumnya, para saksi telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Kalbar.
Namun karena berhalangan hadir, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan di Jakarta agar proses hukum tetap berjalan.
Melalui keterangan saksi, penyidik berupaya menelusuri alur kebijakan, prosedur administrasi, dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di daerah.
Keterangan Saksi untuk Memperkuat Bukti
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, membenarkan kegiatan pemeriksaan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi merupakan tahapan penting dalam penyidikan.
Keterangan para saksi dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara sekaligus memperkuat pembuktian dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Para saksi dinilai memiliki informasi relevan terkait proses pemberian izin tambang dan aktivitas operasional perusahaan bauksit di Kalimantan Barat.
Proses Penyidikan Masih Berjalan
Kejaksaan menegaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap penyidikan.
Penyidik terus mengumpulkan keterangan dan dokumen untuk memperoleh gambaran utuh peristiwa hukum yang terjadi.
Tidak menutup kemungkinan, penyidik akan memanggil saksi tambahan apabila ditemukan informasi baru. Semua tahapan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Komitmen Penegakan Hukum Transparan
Kejati Kalbar menyatakan komitmennya menjalankan proses hukum secara profesional, objektif, dan transparan.
Proses penyidikan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Pihak kejaksaan juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya proses hukum.
Pengawasan publik dinilai penting agar penanganan perkara berjalan sesuai aturan.
Dugaan Dampak Kerugian Negara
Perkara tata kelola tambang bauksit menjadi perhatian karena sektor pertambangan memiliki nilai ekonomi tinggi.
Apabila pengelolaan tidak sesuai aturan, potensi kerugian negara bisa terjadi.
Oleh sebab itu, penyidik menelusuri setiap tahapan administrasi, mulai dari perizinan hingga pengawasan kegiatan produksi dan ekspor.
Pemeriksaan Berlanjut
Pemeriksaan saksi akan terus dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.
Kejaksaan berharap seluruh fakta hukum dapat terungkap sehingga perkara dapat ditangani secara tuntas.
Langkah penyidikan ini diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus menjadi upaya perbaikan tata kelola sektor pertambangan di daerah.
Dengan pengumpulan bukti dan keterangan yang komprehensif, Kejati Kalbar berupaya memastikan penegakan hukum berjalan adil dan akuntabel demi tegaknya supremasi hukum.
