Pledoi Kasus Hibah Asrama Haji Balikpapan, Terdakwa SW Minta Dibebaskan di PN Samarinda

- Admin

Senin, 2 Maret 2026 - 17:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasus Hibah Asrama Haji Balikpapan, Pembela Sebut Tak Ada Kerugian Negara

Kasus Hibah Asrama Haji Balikpapan, Pembela Sebut Tak Ada Kerugian Negara

Akarkata.com, Samarinda, Kalimantan Timur — Persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kegiatan di Asrama Haji Balikpapan memasuki tahap penting.

Perkara dengan nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN Smr di Pengadilan Negeri Samarinda kini memasuki agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) oleh terdakwa SW pada Senin, 2 Maret 2026.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran hibah Pemprov Kaltim, khususnya proyek pengadaan bed lift dan peningkatan struktur jalan di kawasan Asrama Haji Balikpapan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tim Kuasa Hukum Kritik Tuntutan Jaksa

Dalam persidangan, tim penasihat hukum dari LBH Herman Hofi Law yang dipimpin Dr. Herman Hofi bersama Andi Hariadi menyampaikan pembelaan komprehensif terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Balikpapan.

Kuasa hukum menyoroti beberapa hal prosedural, termasuk ketidakhadiran jaksa secara langsung di ruang sidang.

Mereka menilai persidangan pidana korupsi seharusnya dilaksanakan secara terbuka serta menjunjung prinsip peradilan yang adil (fair trial).

Menurut tim pembela, surat tuntutan jaksa tidak mencerminkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan saksi di persidangan.

Mereka berpendapat bahwa dokumen tuntutan lebih banyak mengulang isi dakwaan serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa mempertimbangkan kesaksian di bawah sumpah di hadapan majelis hakim.

Soroti Kesaksian dan Dugaan Aliran Dana

Dalam pledoi, penasihat hukum menyatakan beberapa poin penting:

• Keterangan saksi yang telah dicabut tetap dicantumkan dalam tuntutan.

• Tuduhan adanya aliran dana kepada terdakwa dinilai tidak terbukti.

• Para saksi pelaksana proyek dan konsultan menyatakan tidak pernah memberikan fee atau gratifikasi.

• Perhitungan kerugian negara dianggap tidak sah karena bersumber dari audit yang dipersoalkan independensinya.

Tim pembela juga berpendapat audit kerugian negara dilakukan setelah penetapan tersangka, sehingga dinilai memiliki kelemahan secara yuridis.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Tambang Bauksit dan Emas di Kalbar, Tiga Saksi ESDM Diperiksa di Jakarta

Perdebatan Unsur Pasal Tipikor

Penasihat hukum menilai unsur dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, terutama terkait unsur:

• perbuatan melawan hukum,

• memperkaya diri sendiri atau orang lain,

• serta kerugian keuangan negara.

Hal serupa juga dikemukakan pada dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor.

Menurut pembela, tidak terdapat bukti adanya penyalahgunaan kewenangan maupun niat menguntungkan diri sendiri.

Mereka menegaskan bahwa apabila ditemukan kesalahan administratif dalam pengelolaan proyek hibah, hal tersebut tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur pidana secara jelas.

Permohonan Putusan Bebas

Menutup pembelaannya, kuasa hukum meminta majelis hakim menjadikan fakta persidangan sebagai dasar utama putusan.

Mereka memohon agar terdakwa dinyatakan bebas (vrijspraak).

Alternatifnya, terdakwa diminta dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) apabila unsur pidana dinilai tidak terbukti.

Sidang selanjutnya dijadwalkan memasuki tahap replik dari Jaksa Penuntut Umum sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

Sumber : Tim Kuasa Hukum

Berita Terkait

Kejati Kalbar Perkuat Pengawalan Hukum Optimalisasi PAD Bersama DPRD, Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Kejati Kalbar Setujui Dua Perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif Tahap Penuntutan
Kejati Kalbar Tegaskan Penanganan Kasus Bauksit dan Dana CSR Napak Tilas Sesuai Ketentuan Hukum
Kajati Kalbar Lantik Efrivel sebagai Kajari Sambas, Tekankan Integritas dan Penegakan Hukum
Kejati Kalbar Resmi Luncurkan SIKAWAN DAYAK, Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Masyarakat Adat Kalimantan Barat
SIKAWAN DAYAK, Upaya Kejati Kalbar Perkuat Hak Keperdataan Masyarakat Adat, Khususnya bagi Perempuan dan Anak Dayak
Kajati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan Setujui 4 Permohonan Mekanisme Keadilan Restoratif
Binmatkum 2026 Kejati Kalbar, Dorong Pencegahan Karhutla dan Konflik Pertanahan
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 10:09 WIB

Kasdim 1204/Sanggau Mayor Arm Duloh Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Kapuas 2026

Minggu, 15 November 2026 - 20:30 WIB

Polsek Ketungau Tengah Respons Keluhan Motoris Kapal Bandung soal PETI di Sungai Ketungau

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Polres Sambas Dukung Jambore BKPRMI II 2026, Peserta dari Delapan Kecamatan

Minggu, 15 November 2026 - 20:10 WIB

Cegah Balap Liar, Polres Ketapang Intensifkan Patroli dan Amankan Tujuh Motor

Minggu, 15 November 2026 - 20:04 WIB

Polres Ketapang Gelar Minggu Kasih di Gereja Santo Agustinus Payak Kumang

Minggu, 15 November 2026 - 11:29 WIB

Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Pimpin Syukuran HUT ke-81 Brimob Polda Kalbar

Sabtu, 14 November 2026 - 20:20 WIB

Ayah Kandung Diduga Setubuhi Anak Sendiri, Jatanras Polres Landak Amankan Pelaku di Menyuke

Sabtu, 14 November 2026 - 20:12 WIB

Green Policing di Sebawi, Polri dan Masyarakat Bersinergi Ciptakan Lingkungan Bersih

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x