Akarkata.com, Jakarta – Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali melanjutkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan pada Jumat (10/04/2026).
Setelah sehari sebelumnya melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah pejabat dan pegawai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hari ini penyidik kembali memanggil saksi-saksi lain yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya Kejati Kalbar untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi pada dua perkara besar di sektor pertambangan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yakni dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit periode 2017–2023 dan dugaan korupsi hasil produksi tambang emas periode 2019–2021 yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Tiga Saksi ESDM Hadiri Pemeriksaan di Jakarta
Pemeriksaan terhadap para saksi dilaksanakan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB.
Pada awalnya, penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap lima orang saksi dari Kementerian ESDM.
Namun, dari jumlah tersebut hanya tiga orang saksi yang hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.
Ketiga saksi yang diperiksa diketahui berasal dari unsur pejabat dan aparatur yang berkaitan langsung dengan proses perizinan dan pengelolaan usaha pertambangan.
Mereka sebelumnya juga pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Kantor Kejati Kalbar, tetapi berhalangan hadir sehingga pemeriksaan dijadwalkan ulang dan dilakukan di Jakarta.
Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit periode 2017–2023, penyidik memeriksa saksi berinisial YS yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral dan saksi berinisial SM yang juga menjabat sebagai Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral.
Sementara itu, dalam perkara dugaan korupsi atas hasil produksi tambang emas periode 2019–2021 yang tidak sesuai RKAB, penyidik memeriksa saksi berinisial SRE yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda.
Penyidik Dalami Proses RKAB dan Rekomendasi Ekspor
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari Kementerian ESDM tersebut difokuskan pada sejumlah tahapan penting dalam tata kelola pertambangan.
Penyidik mendalami proses penyusunan, evaluasi, hingga persetujuan RKAB, termasuk mekanisme penerbitan rekomendasi ekspor.
RKAB merupakan dokumen penting dalam kegiatan usaha pertambangan karena memuat rencana produksi, volume penjualan, penggunaan alat, pengelolaan lingkungan, hingga rencana ekspor.
Setiap perusahaan tambang wajib memperoleh persetujuan RKAB sebelum menjalankan kegiatan operasional.
Karena itu, penyidik menduga terdapat potensi penyimpangan dalam proses penyusunan maupun persetujuan RKAB yang kemudian membuka ruang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam perkara dugaan korupsi tambang bauksit, penyidik menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam tata kelola dan penerbitan rekomendasi ekspor selama periode 2017–2023.
Sedangkan pada perkara dugaan korupsi tambang emas, fokus penyidikan diarahkan pada dugaan adanya hasil produksi yang tidak sesuai dengan RKAB yang telah disetujui.
Langkah pemeriksaan lanjutan ini menunjukkan bahwa Kejati Kalbar tidak hanya menelusuri alur administratif semata, tetapi juga mencoba memetakan siapa saja pihak yang memiliki kewenangan dan keterlibatan dalam setiap tahapan proses tersebut.
Kasi Penkum Kejati Kalbar: Pemeriksaan untuk Perkuat Alat Bukti
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum, I Wayan Gedin Arianta, SH., MH., membenarkan adanya pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dari Kementerian ESDM.
Menurutnya, pemeriksaan pada Jumat (10/04/2026) tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan yang sedang berjalan dan bertujuan untuk memperkuat alat bukti serta melengkapi berkas perkara.
“Benar, hari ini Penyidik Kejati Kalbar kembali melakukan pemeriksaan saksi di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI sebanyak 3 (tiga) orang saksi. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari ESDM hari ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk memperdalam fakta-fakta terkait proses perizinan RKAB dan aspek lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta, SH., MH.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini juga dilakukan dalam rangka memperkuat alat bukti untuk kepentingan pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara yang saat ini ditangani oleh Penyidik Kejati Kalbar.
Penyidikan Akan Terus Dikembangkan
Penyidik memastikan bahwa proses penanganan perkara dugaan korupsi di sektor pertambangan ini tidak akan berhenti pada pemeriksaan tiga saksi tersebut.
Kejati Kalbar masih akan memanggil pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui, terlibat, atau memiliki hubungan dengan proses perizinan, RKAB, maupun rekomendasi ekspor.
Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut berperan dalam dugaan penyimpangan tersebut.
Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara, dugaan korupsi di sektor pertambangan juga dapat berdampak terhadap tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara.
Karena itu, publik menaruh perhatian besar terhadap proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Pengusutan perkara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Tetap Junjung Asas Praduga Tidak Bersalah
Meski proses penyidikan terus dikembangkan, Kejati Kalbar menegaskan bahwa seluruh penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.
Kejaksaan juga menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap seluruh pihak yang diperiksa.
Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi maupun pihak lain yang terkait tetap memiliki hak yang sama di hadapan hukum hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Kejati Kalbar berharap masyarakat terus mengawal proses penegakan hukum ini sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat.
Dengan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan hari ini, Kejati Kalbar menunjukkan komitmen untuk mengusut dugaan korupsi tambang secara serius, menyeluruh, dan tanpa pandang bulu.
