Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum di sektor pertambangan.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis, 16 April 2026, di Aula Bahruddin Lopa lantai 4 Kejati Kalbar, institusi tersebut mengumumkan keberhasilan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp115.000.000.000,00 atau Rp115 miliar.
Penyelamatan keuangan negara tersebut dilakukan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konferensi pers digelar sebagai bentuk transparansi kepada publik atas perkembangan penyidikan yang tengah berlangsung.
Konferensi Pers Digelar Sebagai Bentuk Transparansi
Dalam konferensi pers tersebut, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Siju, S.H., M.H., didampingi Asisten Intelijen, para Koordinator, para Kepala Seksi di Bidang Pidana Khusus, serta Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), menyampaikan secara rinci perkembangan penanganan perkara.
Menurut Siju, S.H., M.H., proses penyidikan yang sedang dilakukan telah menghasilkan langkah nyata berupa penyelamatan keuangan negara senilai Rp115 miliar.
Nilai tersebut berasal dari kewajiban salah satu badan usaha pertambangan yang belum dipenuhi selama beberapa tahun.
Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 01/O.1/Fd.1/01/2026 tanggal 2 Januari 2026.
“Penanganan perkara ini bukan hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Siju, S.H., M.H.
Kasus Berawal dari Laporan Masyarakat
Perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat bermula dari laporan pengaduan masyarakat.
Laporan tersebut berisi dugaan adanya penyimpangan dalam kegiatan pertambangan bauksit di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.
Menindaklanjuti laporan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan bauksit untuk periode 2017 hingga 2023.
Tim penyelidik kemudian melakukan serangkaian pengumpulan data, permintaan keterangan, serta penelaahan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.
Dari hasil penyelidikan tersebut, tim menemukan adanya peristiwa hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan temuan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kemudian meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.
Kewajiban Jaminan Smelter Belum Dipenuhi Sejak 2019
Dalam proses penyidikan, Kejati Kalbar menemukan adanya salah satu badan usaha pertambangan yang belum memenuhi kewajiban penempatan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian atau smelter.
Kewajiban tersebut seharusnya dipenuhi dalam kurun waktu 2019 hingga 2022.
Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, perusahaan terkait belum merealisasikan penempatan dana jaminan sebagaimana diwajibkan.
Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan sebagai bentuk komitmen dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri.
Kebijakan ini penting untuk memastikan hasil tambang tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rp115 Miliar Dititipkan ke Penyidik Kejati Kalbar
Sejak penanganan perkara tata kelola pertambangan bauksit dilakukan, tim penyidik Kejati Kalbar berhasil melakukan upaya penyelamatan keuangan negara dengan menerima penitipan uang Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian sebesar Rp115.000.000.000,00.
Dana tersebut dititipkan oleh badan usaha pertambangan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan selanjutnya akan disetorkan ke kas negara.
Menurut Aspidsus Siju, S.H., M.H., keberhasilan tersebut merupakan capaian penting dalam penanganan perkara korupsi, karena tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara.
“Tim penyidik telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara melalui penitipan uang jaminan pembangunan smelter sebesar Rp115 miliar yang selanjutnya akan disetorkan ke kas negara,” ujar Siju, S.H., M.H.
Komitmen Kejati Kalbar Pulihkan Kerugian Negara
Keberhasilan menyelamatkan uang negara sebesar Rp115 miliar menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam menjalankan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kerugian negara dapat dipulihkan sehingga manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
Dana sebesar Rp115 miliar tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat.
Langkah Kejati Kalbar ini sekaligus menjadi peringatan bagi perusahaan pertambangan lainnya agar mematuhi seluruh kewajiban hukum dan administrasi dalam menjalankan usaha.
Penyidikan Masih Berjalan dan Akan Terus Dikembangkan
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memastikan bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit masih terus berjalan.
Tim penyidik akan terus mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat serta menelusuri kemungkinan adanya kerugian negara lainnya.
Dalam proses tersebut, Kejati Kalbar mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian.
Setiap langkah penyidikan dilakukan secara cermat agar proses penegakan hukum berjalan tepat, objektif, dan berkeadilan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., menyampaikan bahwa perkembangan penanganan perkara ini akan terus disampaikan kepada masyarakat.
Menurut I Wayan Gedin Arianta, S.H., M.H., keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dengan adanya penyampaian perkembangan perkara secara berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan bagaimana negara berupaya mengembalikan kerugian akibat dugaan korupsi di sektor pertambangan bauksit.
Keberhasilan penyelamatan keuangan negara Rp115 miliar ini menjadi momentum penting bagi Kejati Kalbar dalam memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan sekaligus mempertegas bahwa praktik korupsi di Kalimantan Barat tidak akan dibiarkan begitu saja.
