Akarkata.com, Pontianak, Kalbar – Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Hindarsono, S.H., S.I.K., M.Hum., menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Selasa, 21 April 2026.
Kehadiran Wakapolda Kalbar dalam forum tersebut menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polda Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Musrenbang RKPD 2027 Dihadiri Berbagai Unsur Pimpinan Daerah
Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah dan pemangku kepentingan.
Selain Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono, S.H., S.I.K., M.Hum., hadir pula Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Kalbar, jajaran Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat, anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Kalbar, akademisi, hingga perwakilan organisasi non-pemerintah atau NGO.
Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Musrenbang juga diharapkan mampu mempertemukan berbagai kepentingan agar seluruh program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan melibatkan banyak pihak, pembangunan Kalimantan Barat diharapkan berjalan lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Wakapolda Kalbar Tegaskan Pentingnya Stabilitas Kamtibmas
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono, S.H., S.I.K., M.Hum. menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan.
Menurutnya, tanpa situasi kamtibmas yang kondusif, berbagai program pemerintah akan sulit dilaksanakan secara optimal.
Karena itu, Polda Kalbar siap mengawal seluruh tahapan pembangunan agar dapat berjalan aman dan lancar.
“Polda Kalbar berkomitmen penuh mendukung visi pembangunan daerah. Kami memastikan situasi kamtibmas yang kondusif agar program-program prioritas, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, dapat terealisasi tanpa hambatan keamanan,” ujar Brigjen Pol Hindarsono, S.H., S.I.K., M.Hum.
Ia menjelaskan bahwa wilayah Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri karena terdapat banyak daerah terpencil dan kawasan perbatasan.
Karena itu, kehadiran Polri sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat di wilayah tersebut dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
Selain menjaga keamanan, Polda Kalbar juga siap mendukung berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Kalbar Paparkan Target Pembangunan Tahun 2027
Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. memaparkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi transformasi menuju Kalimantan Barat yang inklusif, maju, dan berdaya saing.
Menurut Gubernur, capaian ekonomi makro Kalbar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif.
“Capaian ekonomi makro kita di tahun 2025 sangat menggembirakan dengan pertumbuhan mencapai 5,39 persen, di atas rata-rata nasional. Untuk tahun 2027, kita menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,10 persen hingga 7,50 persen,” ungkap Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.
Selain target pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Kalbar juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.
Pada tahun 2027, IPM Kalimantan Barat diproyeksikan berada pada kisaran 73,11 hingga 75,00.
Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ada 325 Program Prioritas untuk Kalbar Tahun 2027
Gubernur Kalbar juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2027 akan terdapat 325 program prioritas yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, terdapat ribuan kegiatan taktis yang akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama berbagai pihak.
Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pengembangan wilayah perbatasan.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.
Menurut Gubernur, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata.
Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Dengan sinergi yang kuat, pembangunan di Kalimantan Barat diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil.
Kabid Humas: Polri Ikut Awasi Pembangunan Agar Tepat Sasaran
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa kehadiran pimpinan Polda dalam Musrenbang RKPD 2027 merupakan bentuk transparansi dan koordinasi aktif antara Polri dan pemerintah sipil.
Menurutnya, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga ikut memastikan agar pembangunan berjalan sesuai tujuan.
“Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga ikut mengawasi agar pendistribusian program pembangunan ini tepat sasaran dan bersih dari penyimpangan. Kami ingin memastikan pembangunan di Kalbar benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok,” tegas Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan penting dilakukan agar anggaran dan program yang telah disusun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dapat dicegah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.
Musrenbang Jadi Momentum Wujudkan Kalbar yang Sejahtera
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Melalui forum ini, usulan dari masyarakat, pokok pikiran DPRD, dan kebijakan pemerintah pusat dapat disinkronkan menjadi program yang terarah.
Kalimantan Barat memiliki visi untuk menjadi daerah yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.
Karena itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Dengan dukungan Polda Kalbar, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Kalimantan Barat optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan pada tahun 2027.
